Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan

Halal dan Safety untuk Pangan

30 Oktober 2019, 15: 13: 59 WIB | editor : Perdana

Halal dan Safety untuk Pangan

Oleh: Haryoto, Dosen Fakultas Farmasi UMS

SEMINAR Halal & Safety 2019 yang digelar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Gedung Siti Walidah hari ini, Rabu (30/10) sengaja mengambil tema Inovasi Industri Halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.  Ada pun tujuan terdekatnya, yakni menjadi ajang berbagi penelitian dan pengembangan tentang segala aspek kehalalan, sekaligus  memasyarakatkan produk halal.  

Perkembangan industri halal dunia meningkat tajam dalam beberapa tahun ini. Sektor yang mengalami perkembangan pada industri tersebut  antara lain kosmetik, obat-obatan, makanan, keuangan, pariwisata, fashion, media dan hiburan, healthcare, serta pendidikan.

Sektor makanan halal menduduki porsi terbesar dari sisi pendapatan dibandingkan lainnya. Perkembangan industri ini tidak hanya terjadi di negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun negara dengan mayoritas penduduk nonmuslim seperti Brazil telah berhasil menduduki peringkat dua dalam bisnis industri pangan halal. 

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia menghabiskan sekitar US$ 218.8 miliar untuk sektor ekonomi islami pada 2017 (State of The Global Islamic Economy, 2018). Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memiliki potensi pasar produk halal terbesar di dunia, namun belum bisa memanfaatkan potensi tersebut.

Pemerintah telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33/2014  tentang Jaminan Produk Halal bagi produk-produk yang beredar di Indonesia. Dengan demikian, dapat memotivasi adanya invensi untuk melakukan terobosan dan inovasi bagi industri halal di Indonesia. Sekaligus melindungi produk-produk UKM dan masyarakat Indonesia.

Sinergitas antara pemerintah (BPOM, MUI, BPJPH), akademisi, praktisi dan masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan industri halal Indonesia menjadi tuan rumah sendiri dan juga sebagai pemasok produk halal di tingkat internasional. 

Konsorsium halal Jawa Tengah menganggap perlu diadakan sebuah Seminar Nasional Safety dan Halal. Seminar Safety dan Halal hingga 2019 telah berlangsung  ke empat kalinya dan  diharapkan berfungsi menjadi ajang temu dan sharing knowledge and experience bagi para akademisi dan praktisi pegiat produk dan jasa halal. Untuk menuangkan berbagai gagasan dan inovasi menuju manajemen produk halal yang baik bagi stakeholders maupun masyarakat. 

Dalam perkembangannya, kehalalan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Selain umat muslim pada umumnya, kehalalan juga berkembang secara global karena masyarakat menyadari bahwa kehalalan suatu produk juga berpengaruh pada kesehatan.

Undang-Undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan pada 17 Oktober 2019. PPH merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Setiap produk yang beredar di Indonesia diharapkan telah bersertifikasi halal. Demikian juga dengan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Kegiatan dalam mengimplementasikan halal dan pengurusan legalitas dilakukan dalam bentuk program kemitraan masyarakat (PKM).

Menurut Dr. Imron Rosyadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam menyusun model kemitraan internal antara Muhammadiyah (struktur dari PP sampai ranting), Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dalam rangka mewujudkan kawasan industri halal terpadu Muhammadiyah.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui teknik observasi lapangan, focus group discussion (FGD) dan indepth interview terhadap para tokoh kunci di Muhammadiyah, JSM dan PTM. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan telaah-kritis dan deskriptif-analitik.

Dari kegiatan ini diperoleh kesimpulan:

1) Bermodal jaringan organisasi dan amal usaha yang luas dari tingkat pusat sampai pedesaan, Muhammadiyah berpotensi memiliki kawasan industri halal terintegratif

2) Model peran segitiga Muhammadiyah-JSM-PTM merupakan model kemitraan internal Muhammadiyah yang memungkinkan persyarikatan memiliki kawasan industri halal terpadu.

Tulisan ini bertujuan menggugah paradigma halal dalam fiqh dengan maqashid syariah sebagai pendekatan dalam ijtihad kontemporer dalam memaknai standar halal yang digunakan pemerintah.  

Selain itu, adanya pelabelan halal yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), melahirkan pandangan tentang keterlibatan MUI dalam politisasi dan monopoli agama, dimana pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat (ormas) Islam yang lain untuk menerbitkan sertifikasi halal.

Semoga dengan pencerahan tentang halal dan keamanan pangan dapat mengedukasi para pembaca dan masyarakat pada umumnya. (*)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia