Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Sinyal Independen Tantang PDIP

30 Oktober 2019, 15: 35: 29 WIB | editor : Perdana

Sinyal Independen Tantang PDIP

BOYOLALI – Kans partai politik (parpol) pesaing Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung calon di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 Kabupaten Boyolali nyaris tertutup. Golkar yang punya 4 kursi DPRD hampir dipastikan berkoalisi dengan PDIP yang meraih 25 kursi. Sedangkan tiga parpol lain, PKB, PKS, dan Gerindra jika digabung hanya punya 6 kursi. Belum cukup memenuhi syarat minimal 20 persen kursi DPRD agar bisa mengusung calon di pilkada.

Tak ada jalan lain, para penantang PDIP hanya bisa berpartisipasi di pilkada lewat jalur independen. Kebetulan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali sudah kedatangan calon independen. Menanyakan apa saja persyaratan maju dalam pilkada.

“Ya, ada seorang yang bertanya-tanya ke KPU mengenai syarat dukungan calon independen. Identitasnya siapa, belum dulu. Karena koordinasi yang dilakukan personal. Bukan dari kelembagaan. Ini bukan yang bersangkutan langsung, tapi melalui perwakilan timnya,” kata ini,” kata Komisioner KPU Boyolali Pardiman, kemarin (29/10).

Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin mengaku syarat utama calon independen harus punya dukungan 60.636 daftar pemilih tetap (DPT). Sesuai Surat Keputusan (SK) KPU Boyolali Nomor 157/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019. Jumnlah tersebut 7,5 persen dari total DPT sebanyak 808.469 pemilih.

Dukungan tersebut juga tidak boleh hanya dari beberapa kecamatan saja. Tapi harus lebih dari separo jumlah seluruh kecamatan yang ada di Kota Susu. Karena Boyolali ada 22 kecamatan, artinya dukungan calon independen minimal dari 12 kecamatan.

“Dukungan untuk calon peseorangan dibuktikan dengan fotokopi e-KTP dan surat keterangan bermaterai. Dukungan tak boleh dari unsur TNI, Polri, ASN (aparatur sipil negara), serta kepala desa dan perangkatnya. Termasuk penyelenggara pemilu, baik tingkat TPS hingga pusat. Bahkan pegawai kesekretariatan juga tak boleh memberi dukungan. Kalau ada, akan ditandai dan tidak dihitung,” terang Ali. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia