Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Iuran BPJS Kesehatan Bengkak Rp 21 M

31 Oktober 2019, 17: 22: 00 WIB | editor : Perdana

SADAR KESEHATAN: Dokter memeriksa alat reproduksi pasien. Sejumlah elemen meminta peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan seiring naiknya nominal iuran. 

SADAR KESEHATAN: Dokter memeriksa alat reproduksi pasien. Sejumlah elemen meminta peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan seiring naiknya nominal iuran. 

Share this      

SUKOHARJO – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan termasuk bagi penerima bantuan iuran (PBI) dari Rp 23 ribu per bulan menjadi Rp 42 ribu per bulan mengharuskan pemkab menyiapkan anggaran lebih.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo Yunia Wahdiyati menuturkan, peserta BPJS Kesehatan PBI sebanyak 85.657 orang. Iuran mereka dibayarkan pemkab senilai Rp 23 ribu per orang. Sebelum iuran BPJS Kesehatan naik, pemkab mengeluarkan anggaran untuk PBI senilai Rp 23,6 miliar per tahun.

Ketika iuran PBI naik menjadi Rp 42 ribu per bulan, berarti pemkab harus menyediakan anggaran per tahun Rp 44 miliar. “Kami baru mendengar aturan tersebut (kenaikan iuran BPJS) malam hari. Siang ini (kemarin) kami rapatkan. Kami siapkan strategi yang bisa kita pakai. Paling tidak masyarakat yang sudah terdaftar di PBI bisa kita biayai," bebernya, Rabu (30/10).

Kepala DKK memastikan, meskipun ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemkab tidak akan mengurangi kuota warga yang ter-cover KIS/JKN. Hingga September lalu, peserta KIS/JKN sekitar 83 persen atau 748.591 penduduk. Rencananya tahun depan jumlah kepesertaan KIS/JKN bertambah sekitar 2.000 orang.

"Rasionalisasi anggaran masih akan dibahas lagi,” jelasnya seraya menuturkan tahun ini pemkab menyandang predikat Universal Health Coverage (UCH). Sebab itu, DKK mematok 95 persen warga Sukoharjo ter-cover JKN/KIS.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo Sukarno mengaku keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, masih banyak pelayanan kesehatan yang perlu dibenahi.

"Kami segera mengadakan pertemuan dengan teman serikat lainnya untuk mengambil sikap,” kata dia.

Sekretaris Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sigit Hastono menyoroti kinerja BPJS yang dinilai belum memuaskan. "Seharusnya ada evaluasi komprehensif terhadap internal BPJS. Bukan malah membebankan semua masalah pada rakyat. Dari sisi layanan harus dibuktikan dengan peningkatan layanan,” beber dia. 

Ditambahkan Sigit, selama ini, banyak pasien mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan. Di antaranya ketersediaan kamar. (gil/wa)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia