Sabtu, 25 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Klaten

UMK Klaten 2020 Disepakati Rp 1,9 Juta

02 November 2019, 10: 50: 59 WIB | editor : Perdana

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten Heru Wijoyo

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten Heru Wijoyo (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klaten 2020 disepakati Rp 1.947.821,16. Sesuai hasil rapat pembahasan yang digelar Dewan Pengupahan Kabupaten Klaten, Kamis (31/10). Selanjutnya, besaran UMK ini akan diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (4/11).

Usulan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten Heru Wijoyo mengatakan, selama pembahasan tidak ada penolakan. Usulan tersebut sudah disepakati Dewan Pengurus Kabupaten (DKP), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

“UMK 2020 mengalami kenaikan sekitar 8,51 persen dibandingkan 2019. Seperti diketahui, UMK 2019 Klaten Rp 1.795.061,43,” jelas Heru saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (1/11).

Heru menambahkan, penghitungan UMK mengacu besaran produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,12 persen dan inflasi 3,39 persen. Berlaku secara nasional. Rinciannya, upah minimum tahun berjalan ditambah hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan pertumbuhan ekonomi.

“Rapat penentuan UMK 2020 hanya dilaksanakan sekali. Nantinya kami usulkan ke gubernur setelah ditandatangani bupati. Untuk saat ini masih dalam proses,” imbuhnya.

Setelah UMK 2020 ditetapkan, segera disosialisasikan ke seluruh perusahaan. Sebagai catatan, terdapat 709 perusahaan skala kecil, menengah, dan besar di Klaten. Diharapkan ratusan perusahaan ini menerapkan UMK 2020 per 1 Januari.

Jika ada perusahaan merasa keberatan, diminta segera mengajukan penangguhan pembayaran ke gubernur. Di sisi lain, Disperinaker akan melakukan pantauan ke sejumlah perusahaan untuk memastikan UMK 2020 diterapkan.

“UMK 2020 di Klaten masuk peringkat ketiga tertinggi se Solo Raya. Setelah Kota Solo dan Karanganyar. Harapan saya penetapan UMK ini bisa menjaga kondusivitas wilayah. Termasuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja,” bebernya.

Sementara itu, Ketua SPSI Klaten Sukardi menyepakati besaran UMK 2020. Sesuai komitmen bersama serikat pekerja atau serikat buruh se Jawa Tengah untuk diterapkan dalam kurun lima tahun.

Selain itu, SPSI meminta perusahaan menyusun struktur skala upah. Khususnya bagi pekerja yang bekerja di atas satu tahun. Hal ini tidak bisa ditawar lagi. Kecuali perusahaan bersangkutan tidak mau terkena sanksi.

“Selanjutnya dilakukan servei kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja lajang. Sebagai dasar penetapan UMK tahun berikutnya. Karena KHL merupakan kebijakan pengupahan untuk mencapai penghasilan pekerja dalam memenuhi penghidupan yang layak,” ujarnya. (ren/fer) 

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia