Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Features

E-Government, Amankah?

02 November 2019, 19: 31: 37 WIB | editor : Perdana

Annie Yuliati, S.S

Annie Yuliati, S.S

Share this      

Oleh: Annie Yuliati, S.S,  Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Semarang

PERTENGAHAN Oktober lalu, Pemprov Jateng menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Capaian tersebut tidak terlepas dari karya inovasi pemerintah kota (pemkot), dan pemerintah kabupaten (pemkab) di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Kebanggan ini merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, seiring dengan perkembangan di bidang teknologi informasi. Revolusi Industri 4.0 telah mengkatalis perkembangan di segala lini kehidupan. Hal ini juga dirasakan dalam sisi pelayanan publik.

Pemerintah harus dapat menyajikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Tentu saja dengan menghadirkan sentuhan teknologi di dalamnya. Namun, pada perkembangannya, ada kecenderungan untuk mempertanyakan keamanan dalam menggunakan teknologi internet pada basis pelayanan publik.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengukur indeks kepuasan konsumen (IKK) Jawa Tengah pada 2019 sebesar 84,74 dari skala maksimal 100. Angka ini cukup tinggi dan bahkan sudah melampaui capaian nasional yang hanya 81,72. Dengan pencapaian yang sudah baik ini maka tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengembangkan pelayanan publik yang lebih baik tentunya sudah menjadi keniscayaan. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memprioritaskan enam kegiatan pokok pada 2019 untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi nasional. Dalam sasaran reformasi birokrasi poin kedua mengamanatkan akselerasi penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Pentingnya kesadaran untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani tidak terlepas dari peran serta seluruh insan abdi negara. Dengan peran serta aktif dari masing-masing individu, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan secara maksimal. Tentu saja, dengan eksistensi teknologi saat ini menjadikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada publik.

Era internet of think sebenarnya diawali dengan perubahan mendasar di bidang ekonomi, industri, transportasi, dan sosial dengan momentum ditemukannya berbagai mesin yang terkoneksi dengan internet. Proses automatisasi, koneksi, cloud computing, serta big data telah mengubah perikehidupan manusia secara global. Dari masyarakat berbasis komunal, beralih menjadi pemuja media sosial. Dari era perbelanjaan tradisional, berubah menjadi market digital. Bahkan untuk kegiatan transaksi keuangan sudah banyak yang menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Maka tidak berlebihan jika pemerintah sebagai pelayan masyarakat mengubah cara dalam menunaikan tugas dan fungsinya.

E-government sejatinya didedikasikan untuk memenuhi hasrat pengguna layanan agar tercipta efektivitas dan efisiensi. Namun, seiring berjalannya waktu, nampaknya menggunaan e-government menjadi lifestyle. Hampir sama dengan pengaruh digitalisasi lainnya yang meninggalkan kesan adiktif untuk penggunanya.

Tidak dapat disangkal bahwa azas kepraktisan saat ini sudah menjadi lumrah. Sehingga e-government kali ini merupakan jawaban tepat untuk kebutuhan masyarakat luas. Berbagai macam informasi yang disajikan e-government di antaranya adalah layanan pencatatan sipil yang meliputi administrasi kependudukan, pendaftaran layanan kesehatan di rumah sakit beserta informasi rekam medis di dalamnya, pelayanan pertanahan, lalu-lintas dan tilang, hingga akses informasi dan pelatihan jarak jauh, serta berbagai layanan publik lainnya. Dengan variasi informasi yang ditawarkan, maka urgensi keamanan web yang digunakan adalah nyata. 

Memastikan penggunaan enkripsi pada halaman sensitif, misalnya halaman login sebagai pengaman agar data tersebut tidak mudah dicuri hacker.  Menggunakan password yang kuat dengan memastikan panjang karakter minimal delapan digit untuk melindungi web.

Menghindari koneksi internet pada jaringan yang tidak aman atau pada tempat umum. Memeriksa apakah web yang dimiliki menjadi korban open redirect, yaitu memanfaatkan link dengan mengalihkan ke halaman-halaman yang diinginkan oleh pelaku spamming, serta tetap waspada akan kejahatan digital.

Masyarakat sebagai pengguna layanan juga perlu memperhatikan bahwa setiap kali kita mengakses internet, maka pasti ada jejak digital yang tertinggal pada laman tersebut. Keamanan dan privasi merupakan dua hal penting dalam berinteraksi dengan internet. Maka berhati-hati terhadap pesan yang meminta informasi pribadi dalam bentuk apapun adalah langkah utama. Bahkan jika pesan tersebut dikirim oleh situs terpercaya, sebaiknya langsung kunjungi situs atau aplikasi tersebut untuk memastikan kebenarannya. Hal ini untuk mencegah akun kita diretas atau yang lebih dikenal dengan peniru identitas. 

Selanjutnya adalah berhati-hati saat menggunakan jaringan WIFI publik.  Pastikan koneksi ke situs yang dikunjungi aman, saat memasukkan informasi sensitif. Verifikasi dua langkah juga memberikan keamanan ekstra yang dapat meminimalkan peluang akses yang tidak sah ke akun secara signifikan.

Penyediaan media pelayanan yang terkoneksi internet merupakan langkah besar dalam reformasi birokrasi, sehingga dukungan dan apresiasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan peran serta dari masyarakat dan pemerintah sebagai pelaku utama pelayanan, diharapkan terwujud rasa aman dan nyaman dalam mengakses fasilitas e-government. (*)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia