Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Features

Berbayar atau Tidak, Advokat Harus Profesional

04 November 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Perdana

Berbayar atau Tidak, Advokat Harus Profesional

ADVOKAT diminta untuk berpikir matang apabila akan memberikan layanan probono. Sebab, apabila kedapatan tidak bekerja secara profesional, sanksi berat akan menimpa mereka. 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surakarta Badruz Zaman mengatakan, apabila seorang advokat sudah menandatangani surat kuasa, dia bertanggung jawab penuh terhadap proses hukum sang klien sampai selesai. “Apabila tidak sepenuh hati, maka beberapa sanksi bisa diberikan,” ujarnya.

Bila pelanggaran masih bisa ditoleransi, maka yang bersangkutan akan diberikan surat teguran. Tapi kalau masih diulangi, maka lawyer itu bisa diberi saksi skorsing, di mana yang bersangkutan tidak bisa menerima klien baik dalam hitungan bulan, bahkan tahun. Tergantung besar kecilnya kesalahan. “Kalau sampai menelantarkan klien, atau menanggalkan secara sepihak, maka izin praktiknya bisa dicabut,” urai Badruz.

Ditambahkan Badruz, sebenarnya sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap lawyer memang disarankan melaksanalan probono. “Namun kembali lagi, karena tidak ada ikatan, jadi tinggal hati masing-masing individu. Ada yang sering ada yang jarang (melakukan probono, Red),”  paparnya.

Disinggung soal tarif advokat yang selangit, Badruz mengatakan harga juga ditentukan masing-masing lawyer. Tergantung pengalaman serta jam terbang pengacara tersebut. Namun, Badruz menuturkan, kemungkinan lawyer tersebut mematok harga tinggi untuk mensubsidi apabila dia memberikan layanan probono.

“Seperti yang saya lakukan. Jadi saya mematok tarif tinggi untuk klien yang mampu. Nanti uangnya untuk operasional ketika saya menjadi probono,” imbuh Badruz. 

Lalu, apakah ada dorongan dari Peradi bagi para anggotanya memberikan layanan probono, Badruz mengatakan sampai saat ini belum. Namun bukan berarti tidak bisa. “Kemungkinan ke depan bisa jadi gagasan. Anggota kami ada 500 anggota. Lumayan apabila setiap individu wajib melakukan probono dalam setahun, berarti ada 500 masyarakat kurang mampu yang terbantu kasus hukumnya," papar Badrus.

Sementara itu, program probono yang sudah berjalan di Peradi adalah program Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi. Hal ini sebagai wujud nyata peradi dalam bidang sosial. “Jadi nanti mereka tinggal melapor ke kami. Nanti tim lawyer akan kami kirim sesuai asal daerah klien tersebut,” ujarnya

Program sama juga dilakukan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Jawa Tengah (Jateng) Th. Wahyu Winarto mengatakan, di KAI terdapat dana abadi. Di mana dana tersebut merupakan sumbangan dari seluruh anggota KAI. Alokasi dana ini untuk aksi sosial.

“Termasuk program probono ini. Jadi ketika ada pengacara kita yang membutuhkan dana tambahan maka bisa menhambil dana teraebut, dan itu sistemnya hibah. Saat ini dana yang sudah terkumpul sekitar Rp 1 milar,” ujarnya. (atn/bun)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia