Selasa, 10 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Majelis Tarjih PWM Haramkan Nikah Misyar 

04 November 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Perdana

TEROBOSAN: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jateng akhiri muswil di Sragen, kemarin (3/11)

TEROBOSAN: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jateng akhiri muswil di Sragen, kemarin (3/11) (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN –  Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah mengharamkan nikah misyar. Keputusan itu diambil dalam musyawarah wilayah (muswil) ke-5 di Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen Sabtu-Minggu (2-3/11). 

Nikah misyar adalahpernikahan di mana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur saat akad nikah, seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah dan hak untuk hidup bersama. 

Ketua MTT PWM Jateng Imron Rosyadi menyampaikan, nikah misyar di beberapa negara timur tengah adalah hal umum. Tetapi, tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga ada. Lantas kajian soal nikah misyar ini dipaparkan pada forum Muswil MTT PWM Jateng pada Sabtu (2/11) dan diputuskan Minggu (3/11). 

Dari hasil kajian itu, MTT PWM Jateng memutuskan bahwa hukum nikah misyar haram. Pihaknya mempertimbangkan sejumlah hal karena ada perbedaan pendapat dari para ulama. ”Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Tapi kami para peserta memilih hukumnya haram karena ada pertimbangan,” terangnya.

Opsi haram dipilih karena berpotensi menelatarkan perempuan dan anak. Status anak menjadi tidak jelas saat suami meninggalkan begitu saja hubungan pernikahan itu. Lantas kalau istri dan anak hendak menuntut pihak suami, tidak memiliki pijakan hukum.

Misal mau ke polisi, tentu akan ditanya kejelasan status keluarganya. Pengadilan juga akan meminta bukti suami-istri. Misal terjadi perceraian, pengadilan tidak mau menyelesaikan itu. “Kami  melihat banyak mengandung mudarat daripada kemaslahatannya,” terangnya.

Pihaknya menegaskan di Indonesia akses pencatatan sangat penting. lantas nikah misyar sulit untuk dicatat. Bagi pihak istri dan anak, mau mengajukan akta lahir juga tidak bisa. ”Apalagi anak semakin besar, mempertimbangkan psikologisnya. Mencegah kezaliman yang menimpa anak dan istri,” terangnya. 

Setelah diskusi cukup panjang, dan dirumuskan ada dua kelompok yang setuju tanpa syarat, ada yang setuju dengan syarat. Dia menyampaikan setelah kesepakatan ini,  hasil akan dikirim ke ketua PWM Jateng dan disebarkan ke warga Muhammadiyah.

Dia menjelaskan, materi ini dibahas berdasarkan usul dari warga Muhammadiyah. ”Sebab, ada yang menyaksikan. Awalnya memang di timur tengah, tapi bukan tidak mungkin menyebar di Indonesia,” ujarnya.

Lantas Imron menyarankan lebih baik poligami daripada nikah Misyar. Karena statusnya jelas bagi keluarga tersebut dan tercatat dalam kantor urusan agama (KUA) maupun catatan sipil. (din/bun)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia