Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Serikat Pekerja Nasional Dorong Strukturisasi Skala Upah

06 November 2019, 19: 02: 37 WIB | editor : Perdana

UMK RENDAH: SPN menilai biaya pulsa dan internet belum masuk dalam hitungan UMK Kota Solo 2020.

UMK RENDAH: SPN menilai biaya pulsa dan internet belum masuk dalam hitungan UMK Kota Solo 2020. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Upah Minimum Kota (UMK) Solo 2020 sudah ditetapkan sebesar Rp 1.956.200l. Namun nominal tersebut dinilai belum memasukkan semua unsur kebutuhan hidup layak (KHL). Tak heran Serikat Pekerja Nasional (SPN) Surakarta berharap adanya struktur skala upah.

Ketua SPN Surakarta M. Sholihuddin mengatakan, jika diasumsikan dengan kebutuhan KHL, UMK Kota Solo minimal Rp 2,5 juta. Namun nyatanya Dewan Pengupahan beserta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta sepakat besaran UMK Solo jauh dari angka tersebut. Beberapa komponen KHL masih ada yang belum masuk penghitungan. Salah satunya komunikasi atau kebutuhan untuk pulsa.

“Sekarang ini smartphone menjadi salah satu media penunjang kerja. Tidak sedikit pekerja yang sudah menggunakan smartphone dan data internet dalam berkoordinasi. Ini kan seharusnya masuh hitungan. Realita di lapangan 99 persen pekerja menggunakan smartphone untuk bekerja,” ucap Sholihudin, kemarin (5/11).

Ditambahkan Sholihudin, yang sudah masuk penghitungan sejauh ini adalah naiknya tarif BPJS Kesehatan, tarif PLN, dan transportasi. Dengan pola kebijakan pemerintah yang tidak menentu, harusnya ada antisipasi dalam pemberian upah. Sehingga tidak ada kekurangan di tengah jalan.

“Terkait iuran BPJS Kesehatan, kebanyakan teman-teman buruh ikut program peserta penerima upah (PPU). Yang 4 persen dibayarkan perusahaan, namun tidak sedikit pekerja yang juga menanggung iuran BPJS Kesehatan orang tuanya. Mau tidak mau ikut program mandiri. SPN mengimbau perusahaan punya struktur skala upah. Karena UMK yang sudah ditetapkan berdasar penghitungan pekerja single atau belum berkeluarga,” ujarnya.

SPN tak akan lepas tangan. Mereka bakal terus mengejar strukturisasi skala upah. Karena jika ingin mengubah UMK, terbentur birokrasi. Struktur skala upah ini artinya pemberian upah di luar UMK. Yaitu upah tambahan perusahaan yang dilihat dari masa kerja dan kemampuan kerja. 

Namun, karena aturan tersebut tidak tertulis, banyak perusahaan yang tidak menjalankan. Dengan alasan belum adanya kalkulasi pasti mengenai struktur skala upah.

“Dengan struktur skala upah, minimal membantu atau memberikan tambahan di luar UMK. Bagi kami, UMK yang sudah ditetapkan itu asumsimua untuk pekerja bujang. Kalau yang sudah berkeluarga, ya masih kurang banyak,” bebernya. (gis/fer)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia