Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Modus Tipu-Tipu Calo E-KTP Tarik Tarif Rp 100 Ribu

06 November 2019, 19: 15: 37 WIB | editor : Perdana

MASIH LANGKA: Warga mengantre untuk proses pembuatan e-KTP.

MASIH LANGKA: Warga mengantre untuk proses pembuatan e-KTP. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Kekurangan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) justru dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan dengan menjadi calo. Oknum calo tersebut menarik tarif hingga Rp 100 ribu per KTP. Namun, aksi calo itu ternyata hanya tipu-tipu lantaran  e-KTP yang dijanjikan tak pernah terealisasi.

Salah seorang warga Gemolong berinisial S mengaku ditawari kenalannya untuk mendapatkan e-KTP. Namun, syaratnya harus membayar Rp 100 ribu per e-KTP. Kala itu, S berniat membuatkan e-KTP untuk dua keponakannya yang akan ke luar kota. Tanpa pikir panjang, S pun menyanggupi dan membayar Rp 200 ribu.

Sayangnya, oknum calo yang berinisial R tak menepati janji. Hingga waktu yang dijanjikan pada Senin (4/11), tak ada e-KTP untuk dua keponakan S. Namun bukannya mengembalikan uang, R justru kembali membual janji. R mengatakan kepada S jika sesegera mungkin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sragen bakal mendapat kiriman blangko dari pusat.

”Saya kecewa karena tidak sesuai yang dijanjikan, yang katanya langsung jadi. Sudah membayar ternyata tidak jadi. Dijanjikan lagi, tapi sampai kapan juga tidak jelas,” tutur S, Selasa (5/11).

Kepala Dispendukcapil Sragen H. Wahyu Lwiyanto menyesalkan dengan keberadaan oknum yang mengambil kesempatan kelangkaan blangko. Padahal sudah jelas, untuk layanan administrasi penduduk (adminduk) di dispendukcapil tak dipungut biaya alias gratis. Namun, masih saja ada oknum yang menjanjikan akan membantu mengurus dengan biaya Rp 50 ribu – Rp 100 ribu.

”Kemarin ada yang mengeluh, ada yang narik hingga Rp 3 juta untuk menguruskan pindah. Yakni untuk KTP, KK, dan semua keperluan. Ini kan kasihan masyarakat. Karena dari kami sendiri sudah gratis,” tutur Wahyu.

Ditambahkan dia, bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan calo. Ini guna memberikan proteksi agar masyarakat tidak kena tipu, termasuk menghindari praktik pemalsuan dokumen. Jika sampai terjadi pemalsuan dokumen, maka yang bersangkutan bisa terkena ancaman pidana 5 tahun sesuai ketentuan undang-undang.

Selain SE, dispendukcapil juga aktif melakukan sosialisasi sekaligus layanan jemput bola. Layanan ini diberikan gratis tiap hari, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari kantor kecamatan.

”Kami meminta para calo berhenti, kasihan masyarakat. Silakan diurus sendiri. Jika ada kekurangan, maka masyarakat akan paham kekurangannya. Jika diurus calo dan terjadi kekurangan syarat, tentu masyarakat tidak paham kekeliruannya. Misalnya jika nama atau tanggal keliru, bisa segera dibenahi tanpa proses lama,” beber Wahyu. (din/ria)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia