Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Otak Pemalsu E-KTP Dipecat

08 November 2019, 11: 10: 59 WIB | editor : Perdana

Otak Pemalsu E-KTP Dipecat

SOLO – Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Surakarta Rian Riansyah, 35, yang menjadi otak pemalsuan e-KTP akhirnya pecat. Pegawai dengan status tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) ini resmi diberhentikan sejak Jumat lalu (1/11).

Kepala Dispendukcapil Surakarta Yohanes Pramono mengatakan, sebelum keluar surat pemberhentian, Rian sudah mengajukan pengunduran diri. “Setelah pengurusan administrasi, yang bersangkutan kita beri surat pemberhentian Jumat pekan lalu,” tuturnya.

Sebelum diberhentikan, warga Kelurahan Semanggi, Kecamatan ini sudah mengabadikan diri sebagai pegawai kontrak selama lima tahun lebih di Dispendukcapil Surakarta. Dia sebelumnya telah dipindah ke beberapa polisi. Terakhir mendapat kepercayaan sebagai operator pencetakan e-KTP di Kecamatan Laweyan sejak 2018. “Sejak itu baru membuat KTP ilegal,” katanya.

Rian sendiri, lanjut Pramono, melamar menjadi TKPK melalui jalur resmi dengan status lulusan SMA. Dia sempat menempuh pendidikan tinggi jurusan informatika dan telekomunikasi (IT), namun berhenti di tengah jalan.

Disinggung soal informasi bahwa ibu pelaku merupakan pegawai disdukcapil, Pramono tidak membantah hal tersebut. “Kalau ibunya sudah ASN (aparatur sipil negara) kita. Namun tidak ada hubungannya antara pekerjaan serta yang dilakukan oleh Rian,” paparnya

Apakah sempat berkomunikasi dengan Rian pasca kejadian ini? Pramono mengaku sudah. Jawaban yang dilontarkan juga sama dengan apa yang diungkapkan Rian di hadapan penyidik Satreskrim Polresta Surakarta. “Kalau alasannya waktu itu ketika saya tanya kerena terdesak ekonomi,” paparnya.

Soal modus yang dilakukan oleh pelaku, Pramono mengatakan, Rian membuat desain e-KTP menggunakan laptop pribadinya. Apakah kemudian dicetak menggunakan alat disdukcapil atau tidak Pramono kurang mengetahui hal tersebut. “Saya juga belum lihat (KTP palsu buatan Rian, Red) seperti apa, sudah disita oleh polisi,” katanya.

KTP ilegal buatan Rian tidak dimasukkan ke sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Wajar apabila ketika NIK dicek, tidak masuk dalam database secara nasional. “Kalau dia mencoba memasukkan data ke SIAK pasti akan terpantau, masalahnya ini dilakukan secara ilegal,” paparnya.

Hal ini menjadi tanggung jawab pelaku seutuhnya, mengingat dia membuat KTP secara ilegal dan melanggar Undang-Undang Kependudukan maupun KUHP. “Kecuali kesalahannya terkait prosedural atau layanan, baru itu tanggung jawab instansi. Tapi kalau ini sudah jadi kesalahan pribadi,” jelasnya.

Hal ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk mengurus kepentingan administrasi secara mandiri dan mengikuti SOP yang berlaku. Sebab, penerbitkan data dilakukan secara tepat. “Apalagi dokumen ini sebagai dasar identitas untuk mengurus keperluan lainnya,” paparnya.

Guna mencegah hal serupa terjadi, Pramono sudah menegaskan kepada para kabid dan kasi untuk memperketat pengawasan kepada bawahannya. Setiap blangko datang, keluar dan digunakan harus ada laporan. “Laporannya sederhana saja, tapi harus tepat dan akurat,” tegasnya.

Dia sebagai pimpinan sudah berulangkali mengingatkan kepada para pegawai, baik pegawai ASN maupun non-ASN untuk bekerja sepenuh hati dan tidak terjerumus kasus hukum. “Setiap pagi selalu ditegaskan melayani itu seperti lurik, lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Itu yang penting,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rian diamankan polisi karena terbukti menjadi otak pembuatan e-KTP secara ilegal. Sudah ada 10 orang yang memesan e-KTP abal-abal kepadanya. Pelaku menarik biaya Rp 500 ribu per e-KTP. Sasarannya masyarakat yang ingin membuat identitas ganda maupun mengurus e-KTP tanpa harus mengikuti mekanisme resmi. Atas perbuatannya dia terancam dihukum 6 hingga 10 tahun penjara. (atn/bun)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia