Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Nasional

Anggota DPR Hamid Noor Yasin: Target Perikanan Terhambat Birokrasi

08 November 2019, 20: 56: 07 WIB | editor : Perdana

HAMID NOOR YASIN

HAMID NOOR YASIN (DOK.PRIBADI)

Share this      

JAKARTA – Sulitnya mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) menghambat hasil tangkapan ikan para nelayan. Untuk itu perlu upaya penyederhanaan birokrasi yang tertuang pada Pepres Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI asal Jawa Tengah Dapil IV, Hamid Noor Yasin. Hamid menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memperbaiki sistem birokrasinya bila ingin mencapai target perikanan tangkap sebesar 8,02 juta ton per tahun.

Pasalnya, banyak permasalahan perizinan yang mandek tertunda hingga satu tahun lebih dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu sangat mengganggu kinerja pelaku penangkapan ikan, terutama penangkapan ikan pada skala besar.

”Pemerintah bila ingin mencapai target perikanan tangkap mesti melakukan dua hal. Pertama permudah birokrasi, kedua dukung program pembinaan nelayan dengan skala 30GT ke atas,” ujar Hamid kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (8/11).

Politikus PKS ini mengatakan, hingga saat ini terdapat 400 pengajuan Sipi dan Siup yang tertunda selama satu tahun. Ini merupakan bukti adanya birokrasi yang mandek. Padahal, Perpres Nomor 3 tahun 2017 mengamanatkan mengenai kolaborasi antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal industrialisasi sektor perikanan.

”Mestinya tujuan perpres ini mampu mewujudkan kemajuan sektor perikanan, terutama tangkap yang potensinya sangat besar,” imbuhnya.

Namun pada kenyataanya, pada periode 2014-2019 daya saing global sektor perikanan masih kalah dari negara lain misalnya Vietnam. Meski terjadi peningkatan produksi perikanan secara umum. Nilai ekspor Vietnam yang negara kecil itu peringkat 3 dunia. Sedangkan Indonesia dengan bentangan laut yang sangat panjang hanya di urutan 13.

”Saya menduga, penyebab lambannya proses industrialisasi perikanan kemungkinan dikarenakan periode lalu, KKP masih berkutat pada persoalan dasar seperti IUU Fishing dan juga Perikanan skala kecil. Mestinya anggaran kapal untuk industri perikanan tangkap itu 30GT ke atas, bukan 5 GT yang hanya mampu menjangkau 4 mil laut. Ini tidak sinkron,” ucap Hamid. (aw/adi)

(rs/adi/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia