Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Dewan Pertanyakan Prosedur Cetak E-KTP

09 November 2019, 15: 13: 22 WIB | editor : Perdana

SATU IDENTITAS: Jemput bola rekam data e-KTP di Rutan Surakarta. Kasus e-KTP palsu jadi sorotan dewan.

SATU IDENTITAS: Jemput bola rekam data e-KTP di Rutan Surakarta. Kasus e-KTP palsu jadi sorotan dewan. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Berkaca pada kasus pemalsuan e-KTP oleh salah seorang oknum tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Surakarta, komisi I DPRD Surakarta mendesak dinas terkait melakukan evalusi kinerja dan standard operational procedure (SOP) pembuatan e-KTP.

“Saya mendukung langkah kepolisian dalam menangani kasus ini. Proses hukum harus tetap berlanjut meski pelaku sudah diberhentikan sebagai operator pembuatan e-KTP di Kecamatan Laweyan," tegas anggota Komisi I DPRD Surakarta Ginda Ferachtriawan, Jumat (8/11).

Disdukcapil, lanjutnya, harus mengawasi optimal kinerja anak buahnya, baik yang berstatus ASN maupun TKPK. "Ini bisa jadi bahan evaluasi disdukcapil dalam membuat aturan pegawai dalam membuat adminidtrasi kependudukan. Komisi I bakal meminta penjelasan terkait kasus ini," ungkapnya.

"Kami mempertanyakan SOP disdukcapil dalam menerbitkan e-KTP. Bagaimana bisa seorang TKPK leluasa membuat e-KTP palsu sementara banyak daerah lain kekurangan blangko e-KTP. Jika ada warga yang menukan kasus serupa bisa segera melaporkan ke komisi I DPRD Surakarta," kata dia.

Senada dituturkan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Surakarta Hartanti. "Briefing terarah itu perlu agar tiap SDM memiliki tanggung jawab atas pekerjaan masing-masing. Dan yang paling penting bekerja sesuai porsinya. Jangan mendekatkan kewenangan yang berlebihan. Untuk masyarakat kami mengimbau lebih jeli mengecek e-KTP-nya,” jelasnya. (ves/wa

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia