Selasa, 12 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Disabilitas Dipihaki Iuran JKK dan JKM

09 November 2019, 15: 32: 45 WIB | editor : Perdana

LEGA: Seorang penyandang disabilitas di Kota Solo yang sudah menjadi peserta program GN Lingkaran dari BPJS Ketenagakerjaan.

LEGA: Seorang penyandang disabilitas di Kota Solo yang sudah menjadi peserta program GN Lingkaran dari BPJS Ketenagakerjaan. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan kepesertaan bagi pekerja penyandang disabilitas. Sekaligus mendukung Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran). Kepala BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Cabang BP Jamsostek Surakarta Rudy Yunarto mengaku secara nasional program tersebut sudah berjalan, beberapa waktu lalu. 

Program GN Lingkaran cukup membantu tenaga kerja difabel. Terutama yang tidak mampu membayar iuran. Sesuai aturan, mereka termasuk tenaga kerja rentan. Sebab saat bekerja memiliki risiko tinggi. Dalam program ini, BPJS Ketenagakerjaan melibatkan perusahaan swasta untuk membayar iuran para pekerja rentan, terutama penyandang disabilitas.

“Dalam hal ini kami mencoba menginisiasi perusahaan swasta, perbankan, atau lembaga manapun yang mampu dan punya dana CSR (corporate social responsibility). Tolong sisihkan sebagian kecil untuk membantu mereka,” ucap Rudy di sela penyerahan kartu kepesertaan kepada pekerja difabel di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surakarta, Kamis (7/11).

Ditambahkan Rudy, ada seribu pekerja rentan penerima bantuan di Kota Bengawan. Merupakan sumbangan dari Batavia Prosperindo Aset Manajemen melalui BPJS Ketenagakerjaan. Iuran diberikan selama tiga bulan dengan perlindungan dua program. Yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Dia berharap muncul kesadaran dari masing-masing peserta untuk mandiri.

Apa yang sudah dilakukan di Kota Solo ini bisa sebagai percontohan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan kegiatan serupa. Terlebih banyak perusahaan besar di Kota Solo. Bahkan dari dinas sosial sudah siap dengan data yang nantinya akan diminta. 

Sementara itu, saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang mengupayakan agar iuran para pekerja rentan bisa dipihaki pemerintah. “Dari pemerintah saat ini dalam proses. Belum tentu disetujui. Padahal mereka jadi tulang punggung keluarga. Kalau BPJS Kesehatan kan sudah ada PBI (penerima bantuan iuran),” bebernya. (gis/fer) 

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia