Jumat, 06 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Rudy Tagih Janji DPP PDIP: Kalau Aturan Tak Dipakai, Ya Selesai Partai

11 November 2019, 20: 43: 27 WIB | editor : Perdana

Ketua DPC PDIP Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo

Ketua DPC PDIP Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo (ISWARA BAGUS NOVIANTO/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Bursa penjaringan bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali kota Surakarta di internal PDIP makin panas. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menagih komitmen dewan pimpinan pusat (DPP) terkait peraturan PDIP Nomor 24 Tahun 2017. 

Dalam aturan itu, DPP memberi keistimewaan bagi daerah dengan perolehan suara minimal 25 persen dalam pemilu. Yakni daerah tersebut bisa melakukan penjaringan tertutup untuk calon pimpinan dan wakil pimpinan daerah.

Hal ini jadi pegangan Rudy dalam melaksanakan penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota secara tertutup beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya semua pimpinan anak cabang (PAC) di Solo sepakat mengusung pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa.

”Karena ini beda dengan kemarin saya (saat Rudy mendaftar jadi calon wali kota, Red). Dulu kan saya mendaftarnya wali kota. Karena terbuka. Sekarang tertutup, itu dari arus bawah satu paket. Pak Pur jadi calon wali kota. Pak Teguh wakil wali kota. Itu dicalonkan dari bawah. Karena tertutup, berarti hanya rapat anak ranting, ranting, PAC, DPC, sudah jadi,” tutur Rudy, Senin (11/11).

Namun belakangan muncul Gibran Rakabuming Raka yang juga ingin mencalonkan diri lewat PDIP. Meski sempat gagal ikut penjaringan di DPC, tapi Gibran justru langsung berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Disinggung tentang kemungkinan DPP justru mengeluarkan rekomendasi pasangan calon yang tak sepaket seperti yang diajukan DPC, Rudy kembali mengingatkan soal aturan Nomor 24 Tahun 2017. “Tinggal DPP saja. DPP bikin aturan itu mau dipakai ndak? Kalau aturan ndak dipakai, ya sudah selesai partai,” papar Rudy.

Bagaimana jika misalnya DPP malah memasangkan Achmad Purnomo dengan Gibran? ”Berarti melanggar peraturan. Bukan memvonis, tidak. Tapi, tampaknya DPP juga mempertimbangkan hal itu. Saya tak mau berandai-andai,” pungkas Rudy. (isw/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia