Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Dishub Tunggu Keampuhan 6 Gembok Seharga Rp 40 Juta

12 November 2019, 16: 12: 49 WIB | editor : Perdana

SANKSI TEGAS: Petugas Dishub Kota Surakarta menggembok roda empat yang parkir sembarangan.

SANKSI TEGAS: Petugas Dishub Kota Surakarta menggembok roda empat yang parkir sembarangan. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta semakin percaya diri menerapkan sanksi gembok bagi kendaraan yang parkir sembarangan. Bukan hanya roda dua atau empat, kendaraan dengan berat di atas 5,5 ton pun bisa ditindak.

Itu setelah proses pembelian enam unit gembok khusus senilai Rp 40 Juta segera rampung. Kepala Bidang Perparkiran Kota Surakarta Dishub Kota Surakarta Henry Satya menuturkan, pelanggaran parkir kendaraan berat tersebar di sejumlah titik. Namun, yang cukup menonjol yakni di Jalan Ir Juanda, Kelurahan Pucangsawit. Lokasi tersebut merupakan kawasan pergudangan dan industri.

"Banyaknya gudang distribusi di sana membuat kendaraan berat parkir dan bongkar muat di pinggir jalan. Kami sering kirimkan surat teguran, hanya saja kurang maksimal. Seharusnya bongkar muat bisa masuk area privat (perusahaan), bukan di tepi jalan. Kalau tidak punya area privat, bisa bongkar muat di Pedaringan sesuai aturan," bebernya.

Guna memaksimalkan pengawasan dan penindakan, dishub membeli gembok istimewa yang mampu mengunci gerak roda angkutan berat. Pengadaan enam buah gembok dengan anggaran sekitar Rp 40 juta dari APBD 2019 ini rampung Desember mendatang dan bisa langsung dimanfaatkan. 

"Bedangnya dengan gembok yang lama, selain dimensinya lebih besar, bentuknya juga beda. Modelnya seperti palang yang mampu menampung seluruh roda yang akan digembok. Tujuannya meminimalkan perusakan oleh oknum tak bertanggung jawab," beber Henry.

Kepala Seksi Angkutan Barang Dishub Kota Surakarta Bambang Budhi Santosa menerangkan, ketika pelakukan penindakan, tak jarang menghadapi kendala sulit menemukan pengemudi atau pemilik perusahaan. Dengan gembok itu diharapkan sanksi pelanggaran lebih optimal. 

"Tidak perlu menunggu sopirnya. (Setelah digembok), biar mereka mengurus langsung ke kantor dan diberi pengarahan,” ungkapnya. (ves/wa)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia