Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Stiker Warga Miskin Lepas, Dianggap Undurkan Diri

12 November 2019, 17: 35: 50 WIB | editor : Perdana

LABELISASI: Petugas PPKH menunjukkan stiker yang akan ditempel di rumah keluarga pra sejahtera.

LABELISASI: Petugas PPKH menunjukkan stiker yang akan ditempel di rumah keluarga pra sejahtera. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Rumah penerima bantuan sosial dari pemerintah mulai dipasangi stiker warga miskin, kemarin (11/11). Upaya tersebut untuk pendataan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan, penempelan stiker bertulisakan Keluarga Prasejahtera Penerima Bantuan Sosial sebagai labelisasi keluarga penerima bantuan sosial dari pemerintah. Penempelannya melibatkan Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH).

”Stiker itu bukan berarti pemkab mempermalukan masyarakat, tapi untuk pendataan agar tepat sasaran. Masyarakat penerima juga perlu melihat dirinya sendiri. Jika rumahnya sudah baik, ada kendaraan bermotor lebih dari satu, harusnya tidak perlu lagi mendapatkan bantuan,” terangnya.

Dijelaskan, apabila stiker itu hilang atau lepas, maka dianggap mengundurkan diri sebagai penerima bantuan. Sragen bukan kabupaten pertama yang memasang stiker bagi keluarga penerima bantuan. Namun beberapa daerah lain kata-katanya kurang pas.

”Kita ajarkan masyarakat cara yang lebih elegan. Apabila melepas berarti menolak untuk menerima bantuan. Dan apabila tidak tepat bantuan itu akan ada sanksinya,” jelasnya.

Kepala bidang (Kabid) Pemerintahan Ekonomi Sosial Budaya Bappeda Sragen Tri Moelyono menjelaskan, total ada 36 ribu warga miskin penerima bantuan sosial dari pemerintah. Stiker yang ditempel berukuran 20 X 30 cm, berlogo Pemda Sragen. Selain itu terdapat tulisan nama kecamatan desa kelurahan dan nomor KK penerima bansos.

”Ada juga tulisan keluarga pra sejahtera penerima bantuan sosial, ukurannya cukup besar. Selain itu terdapat kolom bantuan yang diterima, seperti PKH, BPNT, KIS, Listrik Subsidi dan KIP yang wajib diisi,” jelasnya.

Tri Moelyono mengatakan akan mengerahkan 137 PPKH yang tersebar di seluruh wilayah. Pihaknya juga meminta pendamping PKH melaporkan keluarga yang telah dianggap mampu. Sesuai dengan kriteria keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin. Keluarga yang rentan miskin nantinya akan dihapus dari daftar penerima bantuan.

”Petugas jangan takut, akan kami lindungi. Bupati telah berkomitmen keluarga yang mampu masih menerima bantuan nanti kita hapus,” ujarnya. (din/adi)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia