Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo
Pilkada 2020

Independen Curang Langsung Coret

14 November 2019, 15: 14: 36 WIB | editor : Perdana

KONFERENSI PERS: Personel Bawaslu Sukoharjo beri keterangan terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

KONFERENSI PERS: Personel Bawaslu Sukoharjo beri keterangan terkait pelaksanaan Pilkada 2020. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Bukan hanya harus mengantongi minimal 50.216 dukungan yang tersebar di tujuh kecamatan, pengawasan terhadap bakal calon bupati (bacabup)-bakal calon wakil bupati (bacawabup) Sukoharjo juga ketat. 

Kedapatan memasukkan dukungan fiktif, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo akan merekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk memberikan sanksi, yaitu dari kategori memenuhi syarat, menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) alias dicoret dari kontestasi pilkada.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sukoharjo Muladi Wibowo menuturkan, dukungan terhadap calon independen harus diwujudkan dalam satu form yang dilampiri fotokopi KTP dan surat keterangan. “Pengecekan secara khusus kami lakukan dengan cara verifikasi faktual secara sampling," katanya, Rabu (13/11).

Di lain sisi, Bawaslu Sukoharjo akan membuka pendaftaran panitia pengawas kecamatan (Panwascam) pada 27 November – 3 Desember. Mereka akan mendapatkan kenaikan honor dan didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Seleksi panwascam dilakukan bertahap. Tahap pertama penelitian berkas pendaftaran, tes tulis dengan sistem computer assisted test (CAT) dan wawancara. Calon anggota panwascam yang lolos seleksi akan dilantik 20-21 Desember 2019 dan langsung bekerja.

"Masing-masing kecamatan akan dibentuk tiga panwascam dengan masa kerja selama 11 bulan sejak tahapan pilkada hingga pasca pemilihan. Panwascam bisa membentuk pengawas tingkat desa. Masing-masing desa ada satu pengawas dengan masa kerja selama tujuh bulan," beber Uswatun.

Ditambahkannya, pada pemilu sebelumnya, anggota panwascam tidak ter-cover BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tahun ini akan didaftarkan. Selain itu, dari segi honor juga mengalami kenaikan.

"Hal ini (tercover BPJS Ketenagakerjaan) untuk mengantisipasi jika ada anggota yang sakit atau apa (kejadian lain) pascapilkada. Kita belajar dari tahun kemarin juga. Honor akan ada kenaikan, untuk ketua panwascam naik Rp 20 ribu dan anggota Rp 15 ribu," beber dia. (rgl/wa)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia