Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan

Kawal Judicial Review UU KPK,BEM Solo: Demonstrasi Bukan Pilihan Tepat

14 November 2019, 20: 54: 43 WIB | editor : Perdana

Musyawarah dan dialog mahasiswa Soloraya menyikapi polemik perppu di Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta

Musyawarah dan dialog mahasiswa Soloraya menyikapi polemik perppu di Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta (SEPTINA FADYA/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO –Masih lekat di ingatan masyarakat Indonesia gelombang besar demonstrasi yang pecah beberapa waktu lalu lantaran polemik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang direvisi. Hasil revisi tersebut telah disahkan DPR pada 17 September lalu. Namun hingga kini masih menuai kecaman dan mengakibatkan kegaduhan publik.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Soloraya Muhammad Arief Oksya mengatakan, isi UU KPK hasil revisi sebenarnya bisa menjadi diskursus akademik yang terbuka untuk dibedah. Tapi, di tengah iklim birokrasi yang begitu terbuka, mahasiswa justru memilih menggelar demonstrasi. 

”Dengan massa yang besar, unjuk rasa ini kerap bergesekan dengan penunggang gelap. Itu terlihat dari sejumlah aksi massa mahasiswa sering diprovokasi hingga berakhir rusuh dan anarki,” beber Arief dalam musyawarah dan dialog mahasiswa Soloraya menyikapi polemik perppu di Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta, Kamis (14/11).

Untuk itu, Arief dan BEM Soloraya bersama mahasiswa sejumlah perguruan tinggi merekomendasikan untuk menjaga marwah konstitusi. Yakni dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap menjaga ketertiban umum serta kesatuan persatuan Indonesia. Selain itu, juga berkomitmen menolak segala tindakan inkonstitusional dan aksi anarkis yang merusak fasilitas dan dan harmoni publik.

“Kami mengajak dan mengimbau mahasiswa Soloraya untuk mengikuti mekanisme hukum yang digaransi undang-undang dalam mengawal judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Jika dilihat di lapangan, dengan memilih cara demonstrasi, sejumlah mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) demi membatalkan UU KPK hasil revisi. Padahal menurut Arief, saat ini tidak ada urgensi menerbitkan perppu karena sejumlah alasan fundamental.

“Pertama, kami melihat tidak ada ihwal kegentingan memaksa sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Sebagaimana diketahui, parameter kegentingan memaksa dijelaskan berdasarkan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009,” jelas Arief.

Kedua, lanjut Arief, desakan menerbitkan Perppu KPK, terutama oleh aksi mahasiswa di jalan dikhawatirkan justru hanya akan berujung saling membenturkan lembaga negara. Akibatnya, terjadi kegaduhan politik yang berpotensi memecah kaharmonisan publik secara umum.

“Tentu, kami bukan bermaksud mengucilkan aksi demonstrasi. Tetapi sejauh pengalaman beberapa waktu terakhir, demonstrasi justru hanya menghadirkan kegaduhan publik tanpa mengubah policy dan kebijakan. Bahkan, tidak sedikit korban jiwa, baik dari pihak mahasiswa dan aparat dalam aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia,” pungkasnya. (aya/ria)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia