Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Ganjar: Penegak Hukum Tak Boleh Cari Kesalahan

16 November 2019, 18: 30: 44 WIB | editor : Perdana

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah

Share this      

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap membereskan jika ada oknum penegak hukum bermain-main di wilayahnya. Terlebih sudah ada warning keras dari Presiden Joko Widodo bahwa penegak hukum tidak boleh mencari-cari kesalahan dan dilarang keras mengkriminalisasi kebijakan.

Ganjar mengatakan, instruksi dari presiden kepada pejabat pemerintah pusat dan forkompimda, di Istana Negara Kamis (14/11) lalu sudah jelas agar seluruh komponen pemerintahan dari pusat hingga daerah harus satu jalan untuk menumbuhkan investasi, mereformasi birokrasi, memberantas pungli dan korupsi. 

“Maka kalau sebuah proses sudah berjalan dengan baik, tidak boleh ada yang mencampuri. Jika ada teman-teman bupati atau wali kota di provinsi ada yang ganggu dengan komitmen ini bisa laporkan ke kami,” kata Ganjar, Jumat (14/11).

Penegak hukum, lanjut Ganjar, juga tidak boleh mencari-cari kesalahan dan tidak boleh mengkriminalisasi kebijakan. Seluruh pimpinan penegak hukum, mulai dari Kapolri, Jaksa Agung hingga Mendagri, menurut Ganjar telah satu tekad bakal menindak tegas jajarannya jika terbukti ada yang nakal. 

“Jaksa Agung sudah mengambil langkah. Bahkan suratnya tadi sudah beredar pada gubernur, bupati dan wali kota untuk melaporkan kepada Jaksa Agung jika ada jaksa yang nakal. Termasuk kepolisian sama dan Mendagri sama,” katanya. 

Di wilayah Jawa Tengah, Ganjar menjelaskan, selama ini telah terjalin kemitraan antara pemprov, polda maupun kejaksaan untuk menangani oknum penegak hukum yang nakal. Bahkan di antara mereka telah terbiasa saling menyerahkan penuntasan kasus sesuai kewenangannya.

“Kami telah membuat kesepakatan bersama, seluruh persoalan di Jawa Tengah bisa dilaporkan ke siapapun dan kita share ke pengampu kewenangan sehingga bisa diselesaikan dan jika ada konflik antarlembaga kita pimpinan bisa menyelesaikan,” katanya. 

Ganjar berharap sinergitas ketiga lembaga tersebut dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah. Bahkan, Ganjar juga mewanti-wanti jika ada yang mengganggu proses keberlangsungan pembangunan di daerah, bupati maupun wali kota segera melaporkan. 

“Forkompimda Jateng bagus. Kami bicara pada soal percepatan pembangunan, reformasi birokrasi kami minta dukungan. Pernah ada beberapa kali dan kami selesaikan di forkompimda beres,” katanya. (lhr/bun)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia