Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan

Indonesia Masih Rendah Dalam Pemahaman Risiko Konstruksi

16 November 2019, 18: 51: 19 WIB | editor : Perdana

BERI ARAHAN: Bimbingan teknis dan distance learning ahli muda bidang jasa konstruksi mahasiswa se-eks Karesidenan Surakarta di UNS. 

BERI ARAHAN: Bimbingan teknis dan distance learning ahli muda bidang jasa konstruksi mahasiswa se-eks Karesidenan Surakarta di UNS.  (SEPTINA FADIA PUTRI/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masih menjadi momok. Itu karena rendahnya pemahaman dan kepekaan terhadap bahaya dan risiko konstruksi. Indonesia termasuk negara yang tertinggal dibandingkan negara lain soal K3.

Untuk itu, tenaga kerja konstruksi perlu bersertifikasi agar memiliki nilai tambah yang lebih berkompeten dan produktif. “Pemerintah ingin selalu menargetkan zero accident. Kita lihat beberapa tahun lalu kejadian konstruksi menunjukkan bahwa keselamatan tenaga kerja dianggap hal remeh,” jelas Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT Brantas Abipraya Suradi di sela kegiatan Bimbingan Teknis dan Distance Learning (DL) Ahli Muda Bidang Jasa Konstruksi Mahasiswa se-eks Karesidenan Surakarta di Universitas Sebelas Maret (UNS). 

Mengacu Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. “Kami sudah beri pelatihan minimal ahli keselamatan muda. Supaya mereka meng-up-to-date me-refresh, paling tidak di lingkungan terkecilnya sebagai staf sudah paham. Akhir-akhir ini, sistem itu sudah mulai berjalan dan bagus. Tinggal perusahaan swasta yang kecil mungkin belum mature tingkat pemahaman K3, sehingga kejadian-kejadian (permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja) konstruksi masih terjadi. Tapi kalau di BUMN kami pastikan semua sistem sudah berjalan,” beber Suradi.

Menurutnya, pemerintah sudah menganggarkan untuk K3 di setiap projek kegiatan. Ini membuktikan K3 sudah mulai diperhatikan. Tidak hanya karena ada aturan, namun juga timbulnya kesadaran tenaga kerja dalam budaya ber-K3.

“Peran mahasiswa sebagai penerus generasi konstruksi sangatlah penting, sehingga kami menginisiasi program bimbingan tersebut sekaligus pelatihan untuk ahli K3 konstruksi muda agar mereka mampu bersaing dan siap menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” sambungnya.

Suradi menyebut, pelatihan dan bimbingan untuk menghadapi uji sertifikasi pekerja konstruksi sejalan dengan misi Abipraya dalam meminimalkan risiko kecelakaan kerja konstruksi atau kegagalan bangunan.

“Total sejak 2014 kami berhasil melakukan sertifikasi sebanyak 3.600 pekerj. Kami akan terus berkomitmen menyokong Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan program sertifikasi ini,” sambungnya.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kementerian PUPR Kimron Manik berpesan kepada seluruh mahasiswa peserta pelatihan agar senantiasa menjaga kesehatan. Karena di bidang konstruksi sangat dibutuhkan kondisi tubuh yang fit.

“Jangan sering begadang dan makan mi instan. Sebab bekerja di bidang konstruksi ini membutuhkan tenaga kerja yang selalu sehat dan bugar agar K3 dalam konstruksi dapat terwujud,” pungkasnya. (aya/wa)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia