Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp 21 Miliar

18 November 2019, 15: 21: 53 WIB | editor : Perdana

HARUS TAAT: Pembayar pajak kendaraan bermotor antre memenuhi kewajibannya di kantor Samsat Sukoharjo beberapa waktu lalu.

HARUS TAAT: Pembayar pajak kendaraan bermotor antre memenuhi kewajibannya di kantor Samsat Sukoharjo beberapa waktu lalu. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (KBM) hingga Oktober mencapai 117.347 objek. Nilainya sebesar Rp 21,1 miliar. Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Samsat Sukoharjo Wahjoe Widodo mengatakan, tunggakan tahun lalu sebanyak 110.115 objek dan tagihan senilai Rp 15.5 miliar. Tingginya angka penunggakan ini dikarenakan tunggakan 2018 dan tunggakan berjalan.

”Alasannya belum membayar pajak macam-macam. Ada yang mengaku lupa, belum punya uang. Bahkan ada yang kendaraan sudah dijual, namun belum dipajaki,” terannya pada Minggu (17/11).

Wahjoe mengaku sudah menempuh berbagai cara. Mulai dari penagihan door to door, razia surat kendaraan bermotor, bahkan sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan razia sendiri dilakukan secara rutin. Yang mengejutkan, temuan telat pajak di perkotaan justrus lebih sedikit dibanding daerah pinggiran.

”Di kota di bawah sepuluh kasus. Kalau di daerah temuannya di atas sepuluh kasus,” terangnya.

Pihaknya juga telah menambah fasilitas layanan pembayaran pajak. Mulai dari samsat keliling di setiap kecamatan, penyediaan gerai pembayaran pajak, hingga pelayanan dengan sistem cashless.

”Sampai pertengahan Oktober ini capaian pendataan untuk PKB mencapai 87,8 persen. Sedangkan untuk BBNKB mencapai 84,95 persen,” katanya.

Target pendapatan daerah dari pajak PKB tahun ini sebesar Rp 114,7 miliar. Hingga kini masih kurang Rp 15,9 miliar. Sedangkan target BBNKB senilai Rp 99,5 miliar, masih kurang Rp 16,5 miliar.

”Kami optimis kekurangan itu bisa terpenuhi akhir bulan ini. Bahkan tahun lalu realisasinya bisa melebihi target. Rata-rata tambahannya mencapai Rp 5 - 9 miliar,” katanya.

Meski angka tunggakan miliaran, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.

”Tunggakan tetap menjadi peer kita bersama. Meski tunggakan tidak berpengaruh signifikan dengan capaian target,” jelasnya. (rgl/adi)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia