Sabtu, 07 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

DPRD Jateng Minta Jaminan Keselamatan dalam Transportasi Daring

18 November 2019, 16: 07: 49 WIB | editor : Perdana

BAWA ASPIRASI: Pansus Perda Penyelenggaran Perhubungan DPRD Jawa Tengah konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Perhubungan belum lama ini.

BAWA ASPIRASI: Pansus Perda Penyelenggaran Perhubungan DPRD Jawa Tengah konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Perhubungan belum lama ini. (DPRD PROV JATENG FOR RADAR SOLO)

Share this      

JAKARTA – Panitia khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggara Perhubungan DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta Kementerian Perhubungan memberikan kepastian keamanan bagi pengguna dan pengemudi transportasi daring (online).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) M Chamim Irfani menjelaskan sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang mengikat mengenai transportasi daring. Apalagi setelah adanya polemik Peraturan Kemenhub Nomor 108 Tahun 2017 lalu di Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Peraturan ini mengatur kepastian hukum untuk transportasi daring hingga kenaikan pembahasan.

”Kita sebagai pemerintah, merasa perlu untuk mengatur mengenai transportasi daring ini. Bukan tentang apa, ini tentang jaminan keselamatan masyarakat. Tidak sedikit kasus yang muncul mulai dari pengguna maupun pengemudi transportasi daring ini,” ungkap M Chamim Irfani saat kunjungan kerja pansus ke Kemenhub belum lama ini.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pansus berencana tetap mengatur standar minimal kendaraan dan pelayanan transportasi daring. Sejumlah poin dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017 yang diminta untuk dicabut di antaranya seperti kewajiban uji KIR, jaminan korporasi berbadan hukum, serta tanda stiker untuk kendaraan bermotor angkutan sewa khusus (ASK).

”Selain itu, kita juga berencana untuk ikut serta menentukan tarif. Kalau memungkinkan kita bisa memberikan subsidi di dalamnya. Karena transportasi daring bisa jadi salah satu alternatif transportasi umum, meskipun termasuk ASK,” katanya.

Kepala Biro Hukum Kemenhub Wahyu Adji menjelaskan, sampai sekarang kementerian belum bisa mengintervensi terkait tarif. Karena perjanjian kerja yang terjadi adalah antara pengemudi dengan aplikasi. Sehingga sampai saat ini kementerian masih dalam proses pembahasan mengenai payung hukum pengaturan transportasi daring.

”Kita berkeinginan, sebagai pemerintah kita punya tanggung jawab untuk memastikan keselamatan masyarakat kita. Kalau kita lihat Jakarta luar biasa, modus tindakan kriminal menggunakan transportasi daring tidak sedikit,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, pansus juga didampingi kepala Dinas Perhubungan Jateng, perwakilan Sekretariat Daerah Jateng, serta tim ahli DPRD Jateng. (adv/adi)

(rs/adi/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia