Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

BPKD Klaten Terus Monitoring Penerimaan Pajak Daerah

19 November 2019, 12: 59: 38 WIB | editor : Perdana

ERA DIGITALISASI: Pantauan pembayaran pajak BPHTB lewat aplikasi.

ERA DIGITALISASI: Pantauan pembayaran pajak BPHTB lewat aplikasi. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

BPKD Klaten terus memantau penerimaan pendapatan, khususnya dari pajak daerah. Termasuk mengevaluasi, monitoring, hingga pendalaman perkembangan penerimaan pajak daerah setiap bulannya. Meningat masih ada sejumlah pajak daerah yang butuh optimalisasi capaian target.

“Misalnya pajak hotel. Selama ini hanya mengandalakan penerimaan dari salah satu hotel berbintang tiga. Sedangkan hotel non-bintang masih belum bisa diharapkan karena stagnan. Tetapi saat ini ada hotel yang modelnya kemitraan. Kami coba untuk masuk,” ujar Kasubid Penetapan dan Pelayanan Bidang PAD, BPKD Klaten Harjanto Hery Wibowo, kemarin (17/11).

Tingkat okupansi hotel di Klaten berkorelasi dengan kunjungan wisatawan. Hanya terisi penuh ketika ada event. “Penerimaan pendapatan pajak hotel masih on the track dengan realisasi Rp 1,064 miliar dari target Rp 1,3 miliar,” urai Harjanto.

Pajak restoran juga dapat perhatian khusus. Realisasinya hingga saat ini lebih dari 100 persen. Capaian positif juga dicatat pajak hiburan. Sudah lebih dari 100 persen. Terdongkrak banyaknya event di Taman Wisata Candi (TWC) Prambanan. 

Nah, penurunan justru dialami pajak reklame. Baru mencapai 68,19 persen. Padahal deadline-nya tinggal satu setengah bulan lagi. Ini tak lepas dari derasnya pemasang iklan yang beralih ke online.

Begitu juga dengan pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang baru 58,42 persen dari target. “Pajak penerangan jalan on the track. Kami perkirakan bisa 100 persen sampai akhir Desember. Begitu juga pajak air tanah, sudah on the track. Capaiannya 97,25 persen,” terangnya.

Terkait PBB-P2, tahun ini masih ada potensi Rp 6,3 miliar yang belum terbayarkan. “Kami optimalkan sistem yang ada, termasuk kehadiran e-BPHTB. Kami bisa validasi data hanya dengan smartphone. Mempercepat layanan karena bisa dilakukan di mana saja. Termasuk memudahkan kontrol administrasi,” tandasnya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia