Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Kasus ABH Masih Bayangi Hari Anak, Persetubuhan Bawah Umur Mendominasi

20 November 2019, 07: 40: 59 WIB | editor : Perdana

Kasus ABH Masih Bayangi Hari Anak, Persetubuhan Bawah Umur Mendominasi

SOLO - Pencurian dan persetubuhan mendominasi kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Jawa Tengah selama setahun terakhir. Pemerintah didorong memberikan pendampingan kepada mereka. Masyarakat juga memiliki peran sentral untuk menjaga hak-hak anak yang melekat pada ABH.

Yayasan Sahabat Kapas mencatat pada 2018, kasus persetubuhan mencapai angka 33 persen. Kemudian kasus pencurian 29 persen, disusul kasus pengeroyokan 12 persen dan narkotika 11 persen. Kasus lain yang menjadikan ABH adalah pemerasan dan perjudian masing-masing satu persen. Maraknya kasus persetubuhan disebabkan tidak ada kepedulian dari lingkungan sekitar terhadap anak-anak. Masih tabunya pendidikan seks untuk anak juga menjadi salah satu sebabnya.

“Hampir seratus persen kasus itu muncul karena kesalahan orang tua. Semestinya sebelum orang tua mendorong perubahan perilaku anak harus dapat memberikan contoh perilaku yang baik terlebih dahulu. Orang tua harus memperbaiki pendekatan terhadap anaknya,” terang pendiri Sahabat Kapas Dian Sasmita, Selasa (19/11).

Jika sudah terlanjur berhadapan dengan hukum, anak-anak harus mendapatkan pendampingan secara intensif, khususnya dari keluarga terdekat. Dian menyebut memulihkan luka psikis dan trauma bukanlah pekerjaan yang mudah. Dia mendorong pemerintah hadir dan mengambil peran dalam aksi ini. Tak hanya itu, ABH juga harus mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menghadapi kehidupan di luar jeruji besi.

“Banyak keterampilan yang bisa dipilih. Kita beri saja semua, nanti mereka akan memilih sesuai dengan passion-nya,” imbuhnya.

Tak cukup sampai di situ, ABH juga tetap harus mendapatkan pendampingan ketika keluar dari lembaga pembinaan. Sebab tak sedikit ABH yang keluar dari lembaga pembinaan tidak tahu harus berbuat apa. Ada pula ABH ketika bebas tidak diterima oleh keluarganya sendiri.

“Mereka rentan terpuruk karena orang-orang di sekitarnya menjauh. Apalagi keluarga menolak. Ada kasus anak ditolak oleh keluarganya sehingga kami harus segera amankan, daripada menggelandang lebih baik ikut bekerja di tempat-tempat yang mau menerimanya,” terang Dian.

Sementara itu berdasarkan data dari Kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah terlihat jumlah tahanan dan narapidana di Jawa Tengah terus menurun. Pada 2014 terdapat 207 anak masuk tahanan, angka tersebut turun di tahun berikutnya menjadi 170 anak. Pada 2016 dan 2017 terdapat 183 anak dan 153 anak berhadapan dengan hukum. Sedangkan di 2018 menyisakan 116 anak. 

Kepala Balai Pemasyarakatan Klas IA Surakarta Kristiana Hambawani mengatakan, jumlah ABH yang didampingi Bapas dalam kurun dua tahun terakhir mengalami penurunan. Pada 2018 ada 194 anak yang berurusan dengan hukum. Sedangkan tahun ini baru ada sekitar 120 anak.

Meski begitu, Kristiana masih prihatin. Sebab, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum masih ratusan. “Memang tidak ada indikator secara nasional, mana kategori tinggi, sedang, dam rendah, tapi dengan jumlah segitu berarti masih banyak anak yang melanggar hukum,” ucapnya.

Ditambahkan Kristin, penyelesaian permasalahan ABH tidak sekadar PR bagi aparatur penegak hukum atau pemerintah semata. Peran penting dipegang oleh masing-masing orang tua, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Dalam berbagai kesempatan Kristiana terus mewanti-wanti kepada orang tua untuk terus mengawasi buah hati mereka, sehingga tidak tersandung kasus hukum.

Dia mencontohkan, kasus yang menimpa ABH didominasi oleh kasus pencurian. Lalu apa penyebabnya? setelah ditelisiki faktor utama tetap masalah ekonomi di keluarga, kemudian lepas dari pengawasan kedua orang tua dan salah pergaulan. Karena anak mudah terhasut maka mereka nekat melakukan aksi kriminal.

“Semakin disayangkan, kita beberapa kali mendapati kasus di mana ketika anaknya berhadapan dengan hukum, orang tuanya lepas tangan. Biasanya mereka beralasan anaknya tidak bisa diatur dan sebagainya. Kembali lagi, peran orang tua sangat penting. Ketika mereka acuh dampaknya anak bisa mengulangi perbuatannya,” urai Kristiana

Pihaknya selalu berkoordinasi dengan kepolisian hingga tingkat pengadilan ketika akan mendampingi anak. Bahkan pendamping klien sudah mulai bekerja sejak anak tersebut ditangkap. “Di setiap jenjang proses hukum kita selalu mengupayakan meminimalisasi anak masuk penjara," ucapnya.

Kristiana mengurai, dari 120 anak, hanya enam yang mendekam di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo. Sedangkan tahun lalu dari 194 anak, 40 anak dibui. Jadi pihaknya terus mengupayakan ABH yang bersangkutan penyelesaian kasusnya secara diversi. Alasan utama adalah mereka masih bisa diubah.,

“Meski nanti mereka masuk dalam penjara anak, tetap perlakuannya beda. Psikologis mereka juga akan berbeda. Namun yang perlu menjadi catatan, yang didiversi itu hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan residivis,” ucapnya.

Disinggung soal peran Bapas dalam mewujudkan Solo sebagai Kota Layak Anak (KLA). Kristin menjelaskan, sejak awal pencanangan, pihaknya berperan sebagai salah satu unsur tim.  “Kami terus berkoordinasi dengan pemkot. Jadi apabila ada kasus hukum, kita menangani pelakunya, kemudian pemkot, dalam hal ini dinsos menangani korban,” ujarnya.

Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA) Bapas Klas IA Surakarta Saptiroch Mahanani menambahkan, pihaknya juga beberapa kali memberikan masukan terkait Perda Anak. Terutama soal kelangsungan pendidikan para ABH.

“Biasanya anak-anak yang sekolah itu, kalau sudah berhadapan dengan hukum, langsung dikeluarkan dari sekolah. Kami menyarankan kepada dinas pendidikan jangan dikeluarkan,” ujarnya.

Saptiroch menjelaskan, biasanya ABH dikeluarkan karena aturan internal sekolah. Padahal, ketika mereka berhadapan dengan hukum belum tentu murni kesalahan mereka, banyak faktornya.  “Hak anak untuk mendapat pendidikan harus kita upayakan. Kalau mungkin alternatif yang n menguntungkan kedua belah pihak, baik sekolah maupun anak,” ucapnya. (irw/atn/bun)

(rs/irw/atn/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia