Minggu, 26 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Bina Marga Sediakan Inftastruktur Jalan Berkelanjutan

21 November 2019, 19: 25: 59 WIB | editor : Perdana

Junction Ngemplak, Boyolali pada Tol Trans Jawa segmen Solo-Kertonoso. Ditjen Bina Marga Kemen PUPR terus berupaya sediakan infrastruktur jalan berkelanjutan

Junction Ngemplak, Boyolali pada Tol Trans Jawa segmen Solo-Kertonoso. Ditjen Bina Marga Kemen PUPR terus berupaya sediakan infrastruktur jalan berkelanjutan (DITJEN BINA MARGA FOR RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu berupaya menyediakan infrastruktur jalan berkelanjutan. Menerapkan konsep infrastruktur yang layak (andal), hijau, aman, cerdas, dan humanis. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, tercatat moda transportasi di Indonesia didominasi angkutan darat. Sebanyak 84 persen lalu lintas angkutan penumpang dan 90 pesen lalu lintas angkutan barang bertumpu pada jalan. Akibatnya, beban moda transportasi jalan cukup tinggi.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Sugiyartanto pada acara Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), beberapa waktu lalu. Sugiyartanto mengakui, kualitas jalan di Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Dari sembilan kategori infrastruktur, kualitas jalan di Indonesia berada di peringkat 60.

Dia juga menjelaskan, tingkat daya saing (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia menempati peringkat 50 dari 141 negara. “Bahkan, dari 12 pilar GCI yakni kelembagaan, infrastruktur, stabilitas makro ekonomi, tingkat kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi perdagangan, pasar tenaga kerja, pasar keuangan, teknologi, keterjangkauan pasar, bisnis, serta inovasi, daya saing infrastruktur Indonesia menduduki peringkat ke-72,” paparnya.

Singapura jadi negara dengan peringkat GCI tertinggi. Diikuti Malaysia dan Thailand untuk negara ASEAN. Kendati demikian, Dirjen Bina Marga menegaskan Indonesia memiliki konsep pembangunan berkelanjutan. Merupakan konsep pengembangan wilayah di seluruh negara.

Selama 2015-2018, panjang jaringan jalan di Indonesia, khususnya jalan provinsi dan kabupaten/kota bertambah 16.896 kilometer (km). Sehingga panjang keseluruhan jaringan jalan di Indonesia mencapai 534.982 km. Meski begitu, menurut Sugiyartanto, terjadi ketimpangan antara suplai ketersediaan jalan dengan kebutuhan transportasi. Terjadi karena penambahan panjang jalan hanya 2 persen per tahun. Sementara tingkat pertumbuhan lalu lintas mencapai 9 persen per tahun.

“Selain itu, ketimpangan juga terlihat dari kemantapan jalan nasional dan daerah. Sesuai kewenangannya, Ditjen Bina Marga hanya bertanggung jawab langsung pada penanganan jaringan jalan nasional. Panjangnya kurang lebih 47.017 km. Meliputi jalan arteri primer (JAP) 18.152 km dan 28.865 km untuk jalan kolektor primer-1,” ujarnya.

Sugiyartanto menambahkan, jalan daerah sangat penting. Terutama menghubungkan jalan nasional yang merupakan jalur logistik dan main trunk dengan kawasan industri, permukiman, perekonomian, dan lainnya. “Namun, sayangnya, kapasitas pendanaan pemerintah daerah sangat terbatas dalam memelihara jalan yang menjadi kewenangannya,” imbuhnya.

Ada dua strategi pemeliharaan jalan. Yakni dukungan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) atau pemberian insentif kepada pemerintah daerah melalui skema hibah jalan daerah. Terutama yang mendukung pusat pertumbuhan nasional seperti kawasan pariwisata. Di mana pemerintah daerah menangani jalan miliknya melalui pembiayaan pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya akan dibayarkan kembali (reimburse) oleh pemerintah pusat apabila hasil penanganan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Sugiyartanto menyebut pihaknya masih menghadapi tantangan lain. Yakni penyediaan waktu tempuh. Menurutnya, rata-rata waktu tempuh perjalanan pada koridor utama jalan nasional saat ini 2,5 jam per 100 km.

“Idealnya, 2 jam per 100 km. Lamanya waktu tempuh itu akibat lebar jalan masih sempit. Sehingga kapasitas terbatas. Dan juga volume kendaraan sangat tinggi,” bebernya.

Memangkas waktu tempuh, bisa dilakukan sejumlah cara. Seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan pintas, atau pembangunan jalan bebas hambatan. Namun, pembangunan jalan juga akan dihadapkan pada tantangan lain. Antara lain masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. ”Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan tiga aspek utama itu,” tegasnya.

Mengenai aspek ekonomi, ketersediaan infrastruktur memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berarti meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur (Pro Growth).

“Ada pun aspek sosial dan aspek lingkungan, tidak terlepas sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kelayakan pembangunan infrastruktur jalan. Karena dapat memberikan dampak pada kualitas lingkungan dan keamanan sosial,” tuturnya.

Pemerintah berupaya menggandeng pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dirjen Bina Marga mendorong sistem investasi pembangunan jalan dan jembatan. Diharapkan, pihak swasta bisa lebih dominan.

“Kami dorong sistem investasi. Nantinya akan lebih banyak mengunakan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Selain tol dan pengelolaan yang bisa ditempuh dari segi fungsi pelayanan dengan menggunakan availability payment,” jelasnya.

Availability payment adalah sistem pembayaran secara berkala. Atas pembangunan proyek-proyek infrastruktur nasional kepada badan usaha pelaksana. Dia mencontohkan, konstruksi infrastruktur dilaksanakan 3 tahun dan pemeliharaan 7 tahun. Pada tahun ke-11 sampai ke-15, pemerintah membayar dengan mengangsur. Dengan harapan setelah beroperasinya jalan, sudah ada pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita naik karena fungsi layanan tersebut.

“Akibat pertumbuhan ekonomi antartitik atau antarkota, otomatis ada pengembalian. Makanya disebut availability payment. Yakni layanan kesediaan infrastruktur dilakukan swasta dan swasta mendapatkan nilai tambah yang akan diperhitungkan dari proses inflasi dari investasi yang bersangkutan,” ucapnya.

Sebagai contoh, empat proyek telah mengadopsi sistem availability payment oleh Bina Marga. Antara lain jalan di Kota Palembang yang akan terkoneksi dengan Tol Palembang-Bengkulu. Lalu perbaikan atau penggantian jembatan rangka baja di daerah Pantura dan Pansela. Serta Pembangunan jalan Trans Papua dan preservasi jalan di Lintas Timur Sumatera. (*/fer)

(rs/fer/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia