Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Pilkada 2020 Harus Utamakan Persatuan

26 November 2019, 14: 57: 24 WIB | editor : Perdana

KRITIS: Yudi Indras (DPRD Prov Jateng) dalam dialog parlemen belum lama ini. Dia menilai Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 perlu dibenahi untuk mencegah money politics.

KRITIS: Yudi Indras (DPRD Prov Jateng) dalam dialog parlemen belum lama ini. Dia menilai Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 perlu dibenahi untuk mencegah money politics. (KOMISI E DPRD PROV JATENG FOR RADAR SOLO)

Share this      

SEMARANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang. Menurutnya, semangat yang harus dibangun sejak awal dalam penyelenggaraan pilkada ini adalah persatuan.

”Ini semangat kita. Kita berharap dengan adanya pemilihan langsung ini, memunculkan pemimpin yang bisa menyatukan seluruh elemen. Saat ini belum dimulai, jangan dibikin keruh,” ungkap Yudi, kemarin (25/11).

Politikus Partai Gerindra itu juga menanggapi rumor beredar mengenai biaya yang harus dikeluarkan selama pemilihan oleh peserta pemilu. Berkaca dari pemilu sebelumnya, ada beberapa peraturan yang menjadi celah untuk peserta pemilu menghabiskan anggaran. Salah satunya adalah Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 yang membolehkan peserta pemilu memberikan uang transport tidak lebih dari Rp 50 ribu.

”Kalau satu kabupaten/kota berpenduduk katakanlah 1,2 juta, untuk menang butuh 50 persen plus satu berarti Rp 600 ribu plus satu. Maka untuk uang trasnport sudah Rp 30 miliar sendiri. Ada yang perlu kita perbaiki, ini adalah bagian dari proses demokrasi yang perlu kita jalani,” katanya.

Aktivis Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Ronny Maryanto menilai perlu adanya peraturan yang tegas mengenai money politics. Isu yang beredar mengenai biaya Rp 30 miliar itu apakah semuanya untuk money politics. Karena biaya politik yang lain juga masih ada, jadi perlu dibedah isu itu.

”Kalau bicara tentang money politics, penyelenggara saat ini juga kebingungan. Karena satu sisi tidak boleh, tetapi sanksi tegas terhadap pelaku tidak ada. Dan yang bisa membuat itu melalui peraturan. Dan itu kewengan dari pejabat politik. Jadi kami minta tolong, ini untuk kebaikan kita sebagai bangsa,” katanya.

Dialog parlemen di salah satu radio beberapa waktu lalu ini juga menghadirkan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng sekaligus dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Haryanto. (adv/adi)

(rs/adi/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia