Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

UMK Disahkan, Jangan Ada Gejolak

Berharap Semua Pihak Lapang Dada

29 November 2019, 14: 54: 00 WIB | editor : Perdana

TUAI POLEMIK: Disnakerperin Kota Surakarta berharap semua pihak bisa menerima nominal UMK Kota Solo Rp 1.956.200 yang sudah disahkan Gubernur Jawa Tengah.

TUAI POLEMIK: Disnakerperin Kota Surakarta berharap semua pihak bisa menerima nominal UMK Kota Solo Rp 1.956.200 yang sudah disahkan Gubernur Jawa Tengah. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait upah minimum kota (UMK) keluar 20 November. UMK Kota Solo sebesar Rp 1.956.200. Meminimalkan gejolak di tengah masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Surakarta sudah mempertemukan perwakilan pengusaha, serikat pekerja, dan dewan pengupahan, belum lama ini.

Kepala Disnakerperin Kota Surajarta Ariani Indriastuti menjelaskan, pertemuan tersebut untuk menyosialisasikan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Tengah mengenai UMK Kota Bengawan. Diakuinya, keputusan itu memunculkan sejumlah polemik di kalangan pekerja.

Kendati demikian, Ariani mengimbau semua pihak bisa menerima keputusan tersebut. Sebab UMK 2020 sudah dihitung sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

“Terkait UMK ada peningkatan 8,51 persen. Terhitung dari inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen. Mengacu data tersebut, kenaikan UMK jadi Rp 1.956.200 dari sebelumnya Rp 1.802.700. Kami dari pemerintah sifatnya memediasi agar keutusan ini bisa dierima. Karena UMK ini dinilai untuk pekerja yang lajang,” terang Ariani, kemarin (28/11). 

Relefan atau tidaknya besaran UMK, dikembalikan ke pribadi masing-masing. Bagaimana pekerja lajang atau yang baru bekerja mengatur keuangan. Ariani menilai Kota Solo masih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan daerah lain. 

Tahun ini, 90 persen perusahaan memberikan upah pekerja sesuai UMK. Sisanya merupakan perusahaan kecil yang memiliki pekerja musiman. Sehingga pemberian upah masih didampingi atau dikatrol. “Sudah banyak perusahaan yang menyadari, bahwa pekerja merupakan aset,” bebernya.

Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo Sri Saptono Basuki menambahkan, UMK merupakan jaring pengaman. Diberikan kepada pegawai baru atau yang belum memiliki pengalaman. Sebenarnya perlu ada struktur skala upah yang harus dibuat perusahaan.

Lewat struktur itu, apa yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan performa dan masa kerja pekerja. Harusnya ada perbedaan antara pekerja yang sudah lima tahun dengan yang baru. 

Terkait kebutuhan hidup layak (KHL), disurvei setiap lima tahun sekali. Namun harus update tiap tahun. Mengingat inflasi juga berubah-ubah. Sedangkan Komponen KHL yang disurvei selama ini hanya kebutuhan untuk pekerja lajang. 

“Ada 100 lebih perusahaan gabung Apindo. Semua sudah sesuai dengan aturan dalam pemberian UMK. Karena kami mendorong perusahaan untuk menganggap pekerja sebagai aset. Terkait struktur skala upah, dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Alangkah baiknya perusahaan punya. Ada beberapa aspek dalam pembuatannya dan Apindo siap mendampingi,” ujarnya. (gis/fer)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia