Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Features

Terobosan Lurah Mangkubumen Beni Supartono 

02 Desember 2019, 13: 05: 59 WIB | editor : Perdana

Terobosan Lurah Mangkubumen Beni Supartono 

Mau diramaikan pakai jalur apa? Ayo! Begitulah kalimat yang muncul dari Beni Supartono Putro, 33, ketika disinggung soal cara menghadapi si lintah darat. Dan memang benar, dengan cara dia, akhirnya sudah tiada ada rentenir berani mengusik warga Mangkubumen. Seperti apa kiat sang lurah ini?

SILVESTER KURNIAWAN, Solo, Radar Solo

KONFRONTASI dengan para lintah darat alias rentenir ini sudah setahun ini dilakoni Lurah Mangkubumen Beni Supartono Putro. Atau sejak dia mulai ikut campur dalam menuntaskan permasalahan warganya dengan para lintah darat yang berkeliaran meneror warganya.

Dia ingin setiap warganya memiliki kehidupan yang lebih baik, khususnya setelah mereka terbebas dari jeratan utang-piutang yang sangat menyengsarakan itu. “Hati saya mulai terketuk sejak ada suami istri datang malam-malam ke kelurahan. Mereka nangis-nangis karena ditagih utang oleh rentenir,” katanya.

Kala itu, sepasang suami istri itu datang dengan raut wajah cukup kebingungan. Air mata pun seakan tak dapat berhenti membasahi pipi pasangan suami istri itu. Setelah ditanya, pasutri tersebut mohon dibantu untuk melunasi utang senilai Rp 8 juta. 

“Jadi yang punya utang itu istrinya, suaminya baru tahu setelah ada rentenir datang. Saya tanya katanya total utangnya Rp 12 juta, namun yang harus disegerakan bayar pada malam itu Rp 8 juta,” jelas Beni.

Tak pakai pikir panjang, Beni langsung memberikan uang Rp 8 juta itu pada suami istri tersebut. Ikhlas baginya untuk membantu warganya sendiri yang sedang dilanda kemalangan. Saat itulah pria kelahiran Karanganyar, 18 Oktober 1986 ini mulai penasaran soal berapa banyak warganya yang tersandung masalah serupa. 

“Saya jadi bertanya-tanya ada berapa warga saya yang terjerat rentenir? Apa jangan-jangan ini alasan yang membuat warga tidak sejahtera? Besoknya saya langsung ke RT/RW untuk mendata,” papar dia.

Beberapa pekan proses pendataan dilakukan. Beni meminta agar RT/RW setempat detail dalam mendata. Mulai dari keterangan berupa nama hingga jumlah utang kepada lintah darat. Dia pun kaget ketika daftar warga yang tersandung rentenir ini mencapai 30 orang, dengan total biaya mencapai Rp 60 juta.

 “Rata-rata itu ada yang utang Rp 1-2 juta. Cara pelunasan mereka ini dihitung harian sampai mingguan. Makanya saya juga tidak heran kalau warga sampai kebingungan setiap ditangih rentenir,” beber Beni.

Permasalahan itu menuntutnya mengambil sikap tegas. Berbagai spanduk bertuliskan bebas rentenir dipasang di setiap sudut permukiman warga Kelurahan Mangkubumen. Tak lupa RT/RW setempat sudah dikomando agar berani mengusir setiap ada lintah darat di lingkungan masing-masing. 

Sayang upaya itu masih kurang tepat. Sebab, para lintah darat tetap datang untuk menagih utang-utang nasabahnya. Akhirnya Beni pun memutar otak menyelesaikan akar masalahnya. “Salah satu caranya ya harus dengan bantuan ekonomi. Saya kemudian mulai melobi badan amil zakat agar diberi bantuan dana untuk masalah ini,” jelas dia.

Sempat ragu dengan pengajuan bantuan itu, kabar baik itu datang beberapa waktu kemudian. Pengajuan dana dikabulkan hampir separo dari total pengajuan Rp 60 juta. Akhirnya cair dana Rp 25 juta. Lantaran dana tersebut tak mampu membiayai semua warga, sebagai awalan kelurahan menunjuk lima warga yang memiliki beban utang paling tinggi. Selanjutnya warga yang dibantu pelunasan diminta untuk mengisi kotak infak yang nanti akan diputar ulang untuk membiayai warga lainnya. 

“Akhirnya satu masalah selesai. Tapi setelah berjalan beberapa waktu ternyata uang yang terkumpul itu masih kurang untuk membantu pelunasan utang warga yang lain. Akhirnya diputuskan untuk mencari zonasi,” kata Beni.

Pihak kelurahan dan warga sepakat mencari bantuan dana dari sejumlah warga yang mampu di wilayah Mangkubumen. Upaya itu berbuah manis. Banyak warga secara sukarela berkenan menyisihkan rezekinya untuk membantu warga lain yang terjerat rentenir. 

“Program ini akhirnya berhasil, malah data terakhir warga yang bebas dari rentenir sudah 32 orang. Padahal, data awalnya 30 orang. Karena fenomenanya selalu ada warga lain yang kemudian meminta bantuan untuk masalah serupa. Makanya program ini harus terus berjalan,” ujarnya.

Saat ini, Beni pun sudah hafal bagaimana modus para rentenir ini dalam menjerat korban. Dia cukup yakin para rentenir ini bekerja secara berkelompok. Salah satu kasus yang dialami warganya adalah model bantuan modal yang ditawarkan oleh si rentenir. Nominalnya sebetulnya tidak besar, hanya Rp 200-300 ribu saja. Namun, permainan di belakangnya yang kerap membuat korban sulit lepas dari jeratan si lintah darat.

 “Mereka itu berkelompok. Modelnya menawarkan modal dagang ratusan ribu. Kalau sudah mulai seret pelunasannya, kawan rentenir lainnya ini mulai masuk. Jadi  warga yang terjerat ini memiliki tagihan utang dari beberapa rentenir,” ujarnya.

Dia pun siap pasang badan untuk membebaskan warganya dari gangguan para rentenir ini. Selain rutin melakukan pengawasan, pihak kelurahan juga menambah spanduk lebih tegas dengan kalimat “Mangkubumen Lawan Rentenir”. 

Tujuannya agar memberikan warning kepara para rentenir agar tidak beraksi di lingkungan setempat. Dia juga melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat agar ikut mengedukasi warga dari tema-tema terkait saat setiap giat peribadatan dilakukan.

“Pokoknya kalau mau warganya bebas dari rentenir ya semua harus ikut terlibat. Kalau saya sendiri siap, mau eyel-eyelan sampai adu argumen hingga hampir adu fisik juga sering. Mau diajak konfrontasi dengan apa saja saya siap,” tegas dia.

Konsistensi itulah yang akhirnya membuat Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kelurahan Mangkubumen menjadi kelurahan terbaik se-Indonesia pada 15 Agustus 2019 lalu. Program Mangkubumen Lawan Rentenir (Mangkulawren) bersama dua program lainnya seperti Kelompok Seni dan Usaha Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben), dan Mangkubumen Dolanan Dolah (Mangku Bocah) terkait evaluasi perkembangan desa dan kelurahan kala itu. “Kelurahan itu adalah ujung tombak pelayanan negara pada masyarakat. Jadi ya harus semaksimal mungkin dalam memberi pelayanan,” tutur Beni. (*/bun)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia