Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Sukoharjo jadi Pioner Deklarasi Hari ABK

02 Desember 2019, 15: 44: 06 WIB | editor : Perdana

JADI PERCONTOHAN: Kabupaten Sukoharjo dipilih Kementerian PPPA untuk mendeklarasikan Hari ABK.

JADI PERCONTOHAN: Kabupaten Sukoharjo dipilih Kementerian PPPA untuk mendeklarasikan Hari ABK. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki hak yang sama dalam menikmati fasilitas negara. Hal tersebut yang coba dibangun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan mendeklarasikan Hari ABK Indonesia.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dan Psikososial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indrawati mengatakan, anak disabilitas cenderung tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Termasuk dari segi perlindungan. Hal tersebut dilihat dari kebutuhan dasarnya, akses kesehatan, perlindungan hukum, pendidikan dan fasilitas yang mendukung aktifitasnya dinilai masih kurang perhatian.

”ABK memiliki hak yang sama dengan anak lain. Mereka memiliki hak dan akses yang sama untuk menikmati fasilitas negara. Dan deklarasi hari ABK di Sukoharjo menjadi yang pertama tidak hanya di Jawa Tengah saja, namun juga Indonesia,” katanya.

Indrawati berharap Sukoharjo bisa menjadi percontohan kabupaten lain. Sebab Sukoharjo dinilai lebih baik dalam segi penangan bahkan penyetaraan hak ABK dibandingkan kabupaten lain. Apalagi Pemkab Sukoharjo memilik Sanggar Inklusi.

Ketua Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, stigma masyarakat memandang ABK sebagai anak cacat, tidak mampu yang patut dikasihani bahkan dianggap sebagai aib. Etik mengatakan stigma tersebut harus diubah. Sebab ABK memiliki hak yang sama dengan anak lainnya.

”Sanggar inklusi membuat ABK mendapat hak mereka. Dan kita harus merubah cara pandang yang mengganggap mereka berbeda. Menjadi cara pandang baru bahwa mereka punya hak yang sama,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengaku sanggar inklusi dibuat sejak 2017 silam. Dengan pioner pertama Puskesmas Nguter yang kini menjadi percontohan.

"Sanggar inklusi menjaring ABK yang tidak terjangkau pelayanan posyandu. Mereka akan dipenuhi kebutuhan kesehatannya," terangnya.

Yunia mengaku kebanyakan ABK tidak memperoleh pelayanan posyandu dikarenakan beberapa hal. Seperti kesulitan ekonomi dan kurangnya pengetahuan serta perasaan malu yang memiliki ABK. Dengan begitu sanggar inklusi tidak hanya mengarah ke ABK saja namun, juga orang tua.

"Dengan begitu orang tua tidak malu terhadap keterbatasan anak. Dan sampai saat ini kami telah memiliki 12 sanggar inklisi di seluruh kecamata di Sukoharjo," tandasnya. (rgl/adi)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia