Sabtu, 25 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo

Terbit Perda, Pakai Drainase Harus Izin Pemkot

05 Desember 2019, 14: 13: 07 WIB | editor : Perdana

DIKERUK: Proyek revitalisasi drainase di sejumlah titik Kota Solo cegah munculnya genangan. 

DIKERUK: Proyek revitalisasi drainase di sejumlah titik Kota Solo cegah munculnya genangan.  (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Komisi II DPRD Kota Surakarta menginisiasi adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur drainase. Lembaran legal itu akan menjadikan drainase sebagai aset pemkot sekaligus mengembalikan fungsi utama sebagai saluran air.

Ketua Komisi II DPRD Surakarta Y.F. Sukasno mengatakan, wacana pembuatan perda drainase sudah muncul beberapa tahun lalu. Rancangan perda tersebut kerap dibahas dalam rapat internal di komisinya. Hingga akhirnya wakil rakyat secara resmi mengajukan Perda Drainase ke badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).

“Kalau disetujui nanti masuk program legilasi daerah (prolegda) 2020. Dengan dibuatnya aturan ini, drainase akan tetap terjaga,” katanya, Rabu (4/12).

Salah satu poin di perda drainase, lanjut Sukasno, adalah pendataan seluruh drainase di Kota Bengawan. Pendataan itu dimaksudkan untuk mengetahui berapa jumlah maupun panjang drainase yang dimiliki pemkot, tahun berapa dibuat, serta bagaimana kondisi terakhir drainase. Dengan perda pula, status drainase di Kota Solo akan menjadi aset pemkot yang tercatat.

“Karena itu aset pemkot, siapa pun yang akan memanfaatkan harus izin pemkot. Termasuk jika akan menutup drainase untuk kepentingan usaha. Misalnya nanti dikenakan pajak atau retribusi,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan drainase yang dimanfaatkan masyarakat. Seperti di Jalan Bhayangkara, kawasan Pasar Nongko dan Mangkunegaran. Penutupan drainase itu juga mengganggu fungsi drainase. Itu juga menjadi poin lain yang akan dibahas dalam perda, yakni pengembalian fungsi dasar drainase sebagai tangkapan air hujan.

“Agar perda drainase lebih berkualitas, kita akan adakan dulu FGD (focus group discussion), workshop, menjaring masukan dari semua pihak hingga pembahasan secara menyeluruh. Harapannya kalau drainase lancar, masyarakat pasti sehat, lingkungan juga tidak kumuh,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II Ardianto Kuswinarno menambahkan, perda drainase akan membuat pengelolaan drainase semakin lebih praktis. Selain itu, tatanan drainase yang baik juga bakal menjadi salah satu sebab berkurangnya genangan saat hujan. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia