Jumat, 24 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Klaten

Jadi Tahanan Kasus Penyelewengan APBDes, Kades Gedaren Diberhentikan

07 Desember 2019, 10: 50: 59 WIB | editor : Perdana

Bupati Klaten Sri Mulyani

Bupati Klaten Sri Mulyani (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Kepala Desa (Kades) Gedaren, Kecamatan Jatinom Sri Waluya resmi ditahan peyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten di Lapas IIB Klaten sejak Selasa (3/12). Dia terlibat kasus penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2018 senilai Rp 200 juta. 

Kasus ini memantik perhatian Bupati Klaten Sri Mulyani. Dia menegaskan bakal memberhentikan kades bersangkutan. Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten sedang berkoordinasi dengan kejari untuk menentukan nasib Sri Waluya.

“Yang Gedaren nantinya kami ikuti (proses hukumnya, Red). Kita selaku warga Klaten yang taat hukum, saya khususnya bupati, juga mengikuti aturan yang ada. Nantiya dikoordinasikan dengan kejaksaan terkait suratnya tersangka. Sehingga kami bisa memberhentikan sementara,” tegas bupati, kemarin (6/12).

Ditahannya Sri Waluya cukup mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Solusinya, pemkab bakal menunjuk pelaksana tugas (Plt). “Atau pelaksana harian (Plh). Diharapkan pelayanan kepada masyarakat di Desa Gedaren dapat optimal,” imbuh bupati.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten Jaka Purwanto mengaku belum menerima surat penetapan tersangka maupun penahanan Kades Gedaren. “Belum ada surat masuk dari kejari,” singkatnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Jatinom Sri Masturi mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten. Terkait jalannya pemerintahan Desa Gedaren.

“Staf saya yang berkoordinasi dengan BKPPD. Sebab saya kebetulan membuka acara musyawarah antardesa (MAD) se-Kecamatan Jatinom. Tinggal menunggu laporan hasil koordinasi itu seperti apa?” terang camat.

Sementara itu, pascapenahanan, kantor Desa Gedaren nampak lengang. Namun pelayanan tetap buka seperti biasa. “Mau buat surat keterangan kerja untuk anak saya. Tetapi belum ada yang menandatangani surat. Tapi tidak apa-apa, masih bisa urus lain kali,” ujar Joko, warga Dusun Dukoh, Desa Gedaren saat dijumpai sehari usai penahanan kades, Rabu (4/12).

Ditanya persoalan hukum yang menjerat kadesnya, Joko mengaku baru tahu saat mendatangi kantor desa. Secara pribadi dia memandang Sri Waluya sebagai sosok komunikatif. “Pak kades orangnya entengan. Kalau ada apa-apa dengan warga pasti pak kades selalu inisiatif. Pribadinya cukup baik,” bebernya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia