Sabtu, 25 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo

Kasus Korupsi Terhenti karena Intervensi

08 Desember 2019, 07: 05: 59 WIB | editor : Perdana

Kasus Korupsi Terhenti karena Intervensi

Besok, Senin (9/12) diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Bukan hanya seremonial, tapi jadi momentum menajamkan taring penegak hukum untuk mengganyang koruptor. Sebab, diduga masih ada intervensi dari pihak tertentu sehingga penanganan korupsi tumpul.

ITU ditegaskan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Diungkapkannya, tidak sedikit kasus korupsi yang sebenarnya bisa terungkap. Namun, unsur penegak hukum diduga mendapat desakan pihak tertentu yang membuatnya lembek.

“Saya tahu sendiri ada kasus (terindikasi korupsi) infrastruktur di kawasan eks Karesidenan Surakarta terpaksa terhenti. Jaksanya baru akan mengungkap, namun tiba-tiba digeser ke tempat lain,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo.

Menurut Bonyamin, kalau pun kasus tersebut terungkap, dia memprediksi hanya menyasar kroco-kroco, sedangkan pentolannya melenggang. Padahal, bisa jadi nilai korupsi yang dinikmati lebih besar. 

Fenomena potensi intervensi terhadap penegak hukum, imbuhnya, harus segera dibasmi. Bila dibiarkan, korupsi akan terus merajalela. Solusinya, fungsi kontrol dari masyarakat dan pemerintah harus digalakkan.

“Jangan ada lagi intervensi kepada penegak hukum. Biarkan mereka bekerja secara maksimal dan independen. Karena besar kecilnya nominal, korupsi tetap melawan hukum, dan semua orang sama di mata hukum,” tandas dia.

Selain itu, bibit-bibit korupsi di kehidupan sehari-hari juga perlu diberangus. Boyamin mencontohkan, potensi penggunaan uang kas RT tanpa sepengetahuan warga lainnya. 

“Meskipun nantinya uang tersebut bisa dikembalikan, namun tidak menutup kemungkinan akan ada potensi korupsi dengan nilai lebih besar,” bebernya.

Boyamin berharap, pencegahan korupsi dapat dilakukan sejak dini dari lingkup keluarga. Selama ini, masyarakat hanya menunggu sosialisasi penegak hukum. Padahal siapa saja bisa menjadi kader sosialisasi antikorupsi. “Tinggal kesadarannya saja yang belum terlihat,” ucap dia.

MAKI, lanjut Boyamin, juga tak segan menggugat aparat penegak hukum jika dinilai tidak bekerja secara transparan. Seperti yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten dalam kasus dugaan korupsi pendataan penduduk di lingkungan pemkab setempat. 

“Memang (penanganan) kasus itu berjalan. (Oknum) pejabatnya sudah mendapat hukuman. Malah sudah bebas. Kasus tersebut kemudian menyerat pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Tapi kemudian malah terbit SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) oleh kejaksaan. Kita praperadilankan. Kita menang. Tapi, dua tahun berjalan, rekanan tersebut belum ditahan. Ini yang saya maksud penanganan korupsi masih lemah,” urainya.

Sementara itu, data yang dimiliki Jawa Pos Radar Solo, sejak 2016, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta antara lain mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan mesin turbo gearbox KW 500 di Pabrik Gula (PG) Gondang Klaten dengan pelaku yang diamankan Rody Tansatresna, 55. 

Rody yang merupakan pimpinan CV rekanan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Surakarta dalam pengadaan mesin tersebut sempat melarikan diri ke Surabaya. Nilai kerugian negara dalam kasus ini Rp 725 juta.

Modus Rody yakni membeli gearbox yang seharusnya produk Jepang, ternyata hanya dibelanjakan gearbox bekas dan bukan buatan Jepang. Padahal, anggaran pembelian mesin itu menggunakan APBN 2012.

Kemudian pada 2017, Kejari Surakarta membongkar korupsi rehabilitasi GOR Manahan. Dua orang diamankan, yaitu Muhamad Arief Triasmono sebagai pemilik CV Bernief dan I Nyoman Asthawa sebagai direktur CV Bernief.

Sebagai pemenang lelang proyek rehabilitasi sarana prasarana GOR Manahan, CV Bernief tidak melaksanakan tugas secara profesional. Terdapat kekurangan volume pengerjaan fisik yang tidak sesuai perjanjian kontrak.

Anggaran proyek rehab dan pengadaan GOR Manahan bersumber dari APBN 2014 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp 2,1 miliar. Kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 422 juta.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang memvonis Arief dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Dia juga diwajibkan mengganti kerugian negara senilai Rp 368 juta, sedangkan Asthawa dipenjara selama lima tahun enam bulan serta denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Keduanya kemudian dikurung di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IA Surakarta.

Diawal 2018, masih pada kasus korupsi rehabilitasi GOR Manahan, Kejari Surakarta mengungkap dua tersangka baru, yaitu Andi Sosiawan selaku direktur PT Surga Praga dan Ganis Wirawan staf konsultan sekaligus pihak yang meminjam bendera PT Surga Praga untuk mengikuti lelang jasa konsultan pengawas.

Pengadilan Tipikor Semarang menghukum Andi dengan  satu tahun enam bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, sedangkan Ganis divonis dua tahun penjara denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Selain itu, majelis hakim juga meminta kedua terpidana mengembalikan kerugian negara senilai Rp 43,877 juta. Keduanya dijebloskan ke Lapas Kedung Pane, Semarang.

Sedangkan di pengujung 2018, Kejari Surakarta mengungkap kasus korupsi Program Indonesia Pintar (PIP) 2016 dengan pelaku Novita Herawati, 45, yang merupakan teller senior bank pelat merah.

Modusnya dengan melakukan pencairan dana secara bertahap antara Rp 2 juta hingga Rp 5 Juta selama kurun waktu setengah tahun pada awal 2017. Hasil audit Kejari Surakarta dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat BRI Kanwil Jogjakarta, kerugian negara akibat kejadian ini Rp 725 juta.

Uang ratusan juta dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 yang ditilap tersangka seharusnya dibagikan kepada 1.039 murid tidak mampu dari 32 SMK di Kota Bengawan. 

Novita divonis hakim Pengadilan Tipikor Semarang selama empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara pejara. Hakim juga membebankan uang pengganti kerugian negara Rp 684 juta. (atn/wa)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia