Minggu, 26 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Features

Melihat Desa Wajib Belajar di Pelosok Wonogiri

10 Desember 2019, 16: 39: 58 WIB | editor : Perdana

TEKUN: Anak-anak di Desa Jimbar, Pracimantoro belajar didampingi pembimbing.

TEKUN: Anak-anak di Desa Jimbar, Pracimantoro belajar didampingi pembimbing.

Share this      

Di Kecamatan Pracimantoro ada satu desa membuat terobosan menarik. Yakni, mewajibkan warganya agar mematikan televisi (TV) dan handphone (HP) setiap hari pada pukul 17.30-19.30. Bahkan, kewajiban ini sudah diperkuat dengan terbitnya peraturan desa. Puluhan satgas juga ditugaskan untuk mengawasi aturan itu. 

IWAN KAWUL, Wonogiri

SUASANA petang di Desa Jimbar, Kecamatan Pracimantoro begitu lengang. Bahkan jauh dari hingar bingar lalu lalang kendaraan atau suara musik dari rumah-rumah warga. Ternyata, setiap hari desa ini mewajibkan warganya untuk belajar setiap pukul 17.30 hingga 19.30.

“Ini sudah dirintis sejak 4 tahun lalu, tapi baru sekarang diperkuat dengan Perdes Juni 2019 kemarin," kata Kepala Desa Jimbar, Sutrisno.

Aturan itu berangkat dari keresahan ibu-ibu yang hobi menonton televisi. Apalagi yang ditonton adalah sinetron-sinetron yang jauh dari manfaat. Bahkan, semula jam wajib belajar ini dibuat pukul 17.30 sampai 21.30. Ditambah lagi, hadirnya telepon pintar dan media sosial menjadikan tantangan semakin berat untuk mewujudkan jam belajar masyarakat.

“Ya banyak tantangannya, banyak protes dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang ibu-ibu jelas ga bisa lihat sinetron, lalu yang bapak-bapak tidak bisa lihat bola," kata Sutrisno.

Bertahap, pemerintah desa setempat mulai mendekati tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama. Kemajuan teknologi memang tidak bisa dihindari, tapi menangkal dampak buruknya kemungkinan besar bisa dilakukan.

“Kalau tokoh-tokoh ini bisa memberikan contoh, pasti semua warga bisa mengikuti. Dan akhirnya bisa. Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat Desa Jimbar disahkan 3 Juni 2019 lalu,” katanya.

Aturan tersebut diterapkan agar anak-anak fokus belajar. Jika melanggar, warga akan ditegur dan dipanggil ke kantor desa untuk dibina dan diberi pengarahan. Waktu dua jam tersebut harus dimanfaatkan warga untuk membimbing anak belajar, sekadar bercengkerama, atau kegiatan lainnya yang manfaatnya untuk membangun kebersamaan anggota keluarga. 

Aturan itu dikawal satuan tugas (satgas) khusus yang dibentuk Pemdes Jimbar. Satgas terdiri atas ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW), kader PKK, kader posyandu, petugas perlindungan masyarakat (linmas), dan sukarelawan lainnya. Mereka akan menegur warga yang kedapatan menonton TV atau mengoperasikan HP di rumah atau di luar rumah. 

“Yang pertama menegur satgas, ada 30 personel, dari tingkat RT sampai desa. Yang jadi satgas ada dari pemuda, PKK dan karang taruna. Kalau ditegur satgas tidak mempan, lalu ketua RT, kalau tidak mempan dipanggil ke desa. Tapi biasanya ditegur sekali sudah malu. Jadi jangan kaget, ketika ke Desa Jimbar, pada jam wajib belajar akan ditegur sama warga kalau main HP,” katanya.

Bukan itu saja, pemerintah desa juga menyediakan tiga lokasi sanggar belajar. Lokasinya tersebar di tiga desa. Warga dapat memasukkan anak ke sanggar belajar desa. Anak-anak akan dibimbing guru pembimbing yang telah ditunjuk pemdes. Sanggar belajar dibuka bagi anak SD dan SMP tiga kali sepekan. Selain itu, anak-anak dilatih membuat karya agar terampil, seperti membuat gelang dan gantungan kunci. Materi tersebut diberikan sepekan sekali. 

“Bagi yang kuliah, kalau pulang kampung, wajib mengajar. Bahkan, perdes itu juga mengatur tentang orang yang punya hajatan, atau hiburan atau kegiatan lain yang ada keramaian. Kegiatan harus berhenti saat tiba salat Magrib hingga Isya. Warga diimbau mengikuti pengajian di masjid atau musala secara berkelompok. “Saat ini, kalau orang punya hajat, sound sistemnya baru bunyi setelah pukul 19.30,” katanya.

Hasilnya, sejak disosialisasikan dan diuji coba empat tahun lalu, setidaknya ada lima warga Jimbar yang lolos beasiswa bidik misi dari universitas negeri ternama. Komitmen pemerintah desa dan warga desa yang serius menjalankan aturan dapat membuahkan hasil. “Kalau ada pertandingan bola yang bagus di jam belajar, bapak-bapak saat ini harus keluar zona. Nonton di desa tetangga,” katanya. (*/bun)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia