Minggu, 26 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Investor Kesehatan Jadi Malas Menanam Modal, Buntut Polemik Premi BPJS

14 Desember 2019, 15: 55: 59 WIB | editor : Perdana

Kondisi Puskesmas Weru, Sukoharjo yang rencananya akan berubah status menjadi rumah sakit. Dinkes Sukoharjo akui minat investor bidang kesehatan turun

Kondisi Puskesmas Weru, Sukoharjo yang rencananya akan berubah status menjadi rumah sakit. Dinkes Sukoharjo akui minat investor bidang kesehatan turun (RAGIL LISTYO/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Polemik naiknya premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berimbas pada turunnya minat investor bidang kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukoharjo mencatat investor tidak melirik fasilitas kesehatan di wilayah selatan. Padahal pemkab sudah menyetop izin operasional rumah sakit di kawasan utara.

Kepala Dinkes Sukoharjo Yunia Wahdiyati menjelaskan, izin pendirian fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah utara dihentikan tahun depan. Harapannya terjadi pemerataan di wilayah selatan. Terutama Kecamatan Nguter, Bulu, dan Weru. Sebab di tiga wilayah ini kebutuhan faskes cukup mendesak.

Yunia mengaku bakal dilakukan pemerataan faskes berupa rumah sakit. Sebab di kawasan selatan faskes yang ada baru setingkat puskesmas. Jika membutuhkan tindakan medis lanjutan, masyarakat harus dirusuk ke rumah sakir umum daerah (RSUD) atau rumah sakit (RS) swasta di luar daerah.

“Tentu saja polemik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan juga menjadi pertimbangan investor. Apalagi kalau rumah sakit swasta beban pengelolaannya lebih berat dan ditanggung mandiri,” terangnya.

Berbeda dengan rumah sakit pelat merah. Pembiayaan jadi tanggungan negara. Diakui Yunia, sudah banyak layanan kesehatan berstatus badan layanan umum daerah (BLUD). Dikelola secara profesional.

“Meski dari segi operasional faskes pelat merah lebih rendah dibanding swasta. Namun faskes negeri tetap mendapat subsidi dari pemerintah,” jelasnya.

Yunia berharap pemenuhan kebutuhan dan pemerataan rumah sakit bisa dilakukan pemkab. Mendukung hal tersebut, Yunia sedang menyusun kajian di tiga puskesmas di perbatasan. Berpotensi alih status jadi rumah sakit.

“Kajian kami lakukan di Puskesmas Bulu, Nguter, dan Weru. Kita cari data lebih lanjut dulu. Kira-kira mana yang cocok dibuat layanan rumah sakit,” bebernya.

Pemkab fleksibel dalam penyediaan layanan kesehatan. Dinkes mengaku sudah ada beberapa pengajuan izin. Namun pengajuan tersebut belum bisa memebuhi kebutuhan dan persyaratan yang berlaku. “Saya optimistis keberadaan RS di wilayah selatan bedampak positif. Kendati harus bersaing dengan klinik-klinik swasta,” ujarnya. (rgl/fer)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia