Minggu, 26 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Features

Kepala Dispendukcapil Solo Bantah Urus Adminduk Berbelit

15 Desember 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Perdana

Kepala Dispendukcapil Solo Bantah Urus Adminduk Berbelit

MASIH ada anggapan sebagian masyarakat bahwa mengurus administrasi kependudukan (adminduk) ribet dan bertele-tele. Hal tersebut ditepis Kepala Dispendukcapil Surakarta  Yohanes Pramono.

Ditegaskannya, pemohon adminduk harus memastikan memenuhi seluruh persyaratan. “Pasti akan segera ditangani. Sekarang ini, semua (pelayanan) sudah one day service. Tidak benar kalau kami melayani lama,” ujar Pramono belum lama ini.

Apalagi, imbuh dia, sejak tahun lalu, dispendukcapil memiliki aplikasi berbasis Android untuk mengurus layanan adminduk. “Meliputi penerbitan e-KTP, akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak (KIA), dan kartu keluarga (KK),” ucapnya. Termasuk perpindahan dan kedatangan penduduk. 

Teknisnya, setelah melakukan pendaftaran melalui aplikasi dan berkas persyaratan adminduk dinyatakan lengkap, pemohon akan menerima pemberitahuan dokumen yang diajukan telah rampung dan dapat diambil di kantor dispendukcapil.

Pramono menyesalkan adanya warga yang memilih membuat identitas palsu. “Padahal data mereka tidak tercatat dalam SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan). Otomatis untuk pengurusan adminstrasi yang lain tidak bisa terlayani,” ungkap dia.

Guna mencegah pemalsuan identitas, Pramono menegaskan kepada para kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi) untuk memperketat pengawasan bawahanya. Setiap blangko datang, keluar, dan digunakan harus ada laporan.

“Setiap pagi selalu diingatkan melayani itu seperti Lurik, lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Itu yang penting,” tandas dia.

Sementara itu, kasus pemalsuan e-KTP dengan tersangka Rian masih terus didalami. “Akan kita lihat apakah pelaku bermain sendiri atau melibatkan pihak lain,” terang Kasat Reskrim Polresta Surakarta AKP Arwansah.

Dalam kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain handphone milik tersangka dan e-KTP palsu. Berkas penyidikan bakal segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta.

Rian dijerat pasal berlapis, antara lain pasal 94 Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan atau pasal 96 A dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, serta pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. (atn/wa)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia