Kamis, 20 Feb 2020
radarsolo
icon featured
Sragen

Pengelolaan DD/ADD di 5 Desa Terindikasi Dikorupsi, Libatkan Khalayak

07 Januari 2020, 11: 50: 59 WIB | editor : Perdana

Ilustrasi dana desa

Ilustrasi dana desa

Share this      

SRAGEN – Jajaran Polres Sragen mendalami dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) di lima desa. Bahkan, sejumlah pihak terancam akan dipanggil untuk kepentingan penyelidikan.

Wakapolres Sragen Kompol Saprodin menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pemetaan terkait desa yang bakal berurusan karena kasus korupsi. Setidaknya ada 5 desa yang dinilai perlu ditindaklanjuti lebih jauh.

”Yang jelas mengarah itu lima, tapi masih terus gelar perkara. Menyangkut tidak hanya person orang saja, tapi juga khalayak orang banyak,” bebernya kemarin (6/1).

Dia menyampaikan, pemberitaan korupsi di desa banyak yang menumpangi dan mengambil keuntungan. Seperti menyudutkan pemerintah desa, padahal belum benar-benar valid. Maupun menyudutkan kepolisian seolah cari-cari masalah.

”Penanganan kasus korupsi yang melibatkan kepala desa kami sangat tertutup. Kami buka ke umum kalau sudah benar-benar valid,” tegasnya mewakili Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan.  

Pihaknya menyampaikan untuk kasus korupsi terkait anggaran desa, baik DD maupun ADD sudah dilakukan pemeriksaan. Bahkan sudah selesai dalam persidangan, seperti Desa Doyong, Kecamatan Miri. Selain penindakan juga dilakukan pencegahan dengan memberi pemahaman masyarakat.

”Tidak hanya korupsi saja, tapi juga berkaitan dengan kamtibmas,” terangnya.

Sebelumnya Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati tidak menampik 197 kades rawan dalam menyalahgunakan anggaran desa. Langkah antisipasinya dengan menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan transaksi non tunai.

”Untuk 2020 semua sudah harus siskeudes, berarti transaksi semua untuk dana desa non tunai,” beber Yuni.

Dia menegaskan jika sebelumnya DD di transfer ke rekening dan dimasukkan ke rekening desa baru dialokasikan sesuai peruntukaannya. Namun pada 2020 nanti pencairan DD harus sesuai pengajuan program. Sistem ini sudah dilakukan pemerintah pusat.

Dengan sistem ini seluruh transaksi non tunai, sehingga dana desa dicairkan sesuai program yang telah disusun.

”Kades harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya. (din/adi)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia