Kamis, 20 Feb 2020
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Dorong Pemerintah Pusat Naikkan Pembiayaan KPR

07 Januari 2020, 20: 20: 19 WIB | editor : Perdana

DIMINATI: Perumahan bersubsidi di kawasan Sukoharjo.

DIMINATI: Perumahan bersubsidi di kawasan Sukoharjo. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah menargetkan 10 ribu unit rumah komersial dan subsidi di Jawa Tengah terjual. Sedangkan khusus Kota Solo dan sekitarnya, ditarget terjual 30 persen. Sebab realisasi tahun lalu, sanggup menjual delapan ribu unit.

“REI mengharapkan pembiayaan pemerintahan naik dari Rp 11 triliun menjadi Rp 18 triliun. Supaya tercapai program satu juta rumah sesuai instruksi presiden. Baik komersial maupun subsidi,” ungkap Ketua REI Jawa Tengah Prijanto, kemarin (6/1).

Pri –sapaan akrab Prijanto– menambahkan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masih tercantum 5 persen. Untuk rumah harga maksimal Rp 150 juta, tidak terkena BPHTB. Soal omnibus law yang diatur dalam perundang-undangan baru, dirasa masih tumpang tindih dengan peraturan daerah (perda).

“Untuk rumah susun, banyak yang bertentangan mengenai pengelolaannya. Rumah susun dikira hanya apartemen. Padahal mal juga. Untuk rumah syariah, wakil presiden menghendaki supaya tidak terjadi penipuan. Aturan diterapkan sedemikian rupa supaya berjalan,” paparnya.

Menurut Pri, banyak kasus masyarakat terlanjur membayar angsuran ke developer. Tapi yang terjadi, pengembang kabur.

“Terkait perda yang tumpang tindih, yakni andalalin. Dihilangkan di peraturan pemerintah tapi di perda masih mensyaratkan. Seharunya ada karena masuk undang-undang lalu lintas. Ini masih bertabrakan. Ini akan disesuaikan omnibus law-nya,” paparnya. (aya/fer)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia