Sabtu, 25 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Klaten

Sidak Area Pertambangan, Wagub Taj Yasin: Jangan Dirusak!

08 Januari 2020, 10: 00: 59 WIB | editor : Perdana

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat menyambangi area penambangan di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kemarin (7/1)

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat menyambangi area penambangan di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kemarin (7/1) (PEMPROV JATENG FOR RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen gelar sidak ke area pertambangan di lereng Merapi, kemarin (7/1). Sasarannya tiga lokasi di Desa Sidorejo dan Kendalsari, Kecamatan Kemalang. Usai sidak, wagub prihatin minimnya upaya reklamasi dari perusahaan pertambangan.

Ya, Taj Yasin menemukan bekal area pertambangan yang ekosistemnya rusak parah. Dibiarkan terbengkalai. Dia meminta agar kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya. Meminta para penambang legal yang saat ini masih melaksanakan kegiatan untuk mereklamasi setelah semua kegiatan rampung.

“Kalau dilihat, penambang di Kemalang ini merupakan penambang lama. Sebelum lahirnya Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunug Merapi. Jadi memang tadi ada kawasan yang dulunya ditambang, tapi belum dikembalikan. Belum direklamasi,” tandasnya.

Sejatinya, sesuai Perpres Nomer 70 Tahun 2014, Kecamatan Kemalang masuk kawasan pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Tidak lagi masuk kawasan pertambangan. “Tetapi kenyataannya pergerakan kegiatan itu masih ada. Dan seakan masuk kawasan pertambangan,” paparnya.

Taj Yasin juga sidak di sejumlah perusahaan yang memiliki izin perkebunan. Ingin melihat secara langsung, apakah telah melakukan kegiatan sesuai izin yang dikeluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jawa Tengah atau tidak. Hasilnya, ditemukan kedalaman lahan yang ditata tidak sesuai rencana luasan awal.

Hasil temuan ini sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Dia mendorong pemkab melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat di lereng Merapi. Melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten.

“Jangan ditambang semuanya. Jangan dirusak. Harus dirawat. Kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan perkebunan, kalau memang belum subur, ya ditata dengan baik. Jangan ditinggalkan begitu saja. Edukasi diberikan oleh Pemkab Klaten dan nantinya pemprov melakukan pengawasan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Klaten Srihadi mengaku ada tujuh perusahaan penambangan di Kemalang. Termasuk 18 perusahaan yang mengantongi izin perkebunan.

“Mengapa yang penambangan ini masih bisa? Karena izin keluar sebelum perpres terbit. Sedangkan 18 perusahaan perkebunan itu, lima di antaranya masih proses izin di Dinas ESDM Pemprov Jawa Tengah,” paparnya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia