Jumat, 24 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Klaten

Terdiskriminasi, Disabilitas Butuh Lembaga Independen

09 Januari 2020, 16: 42: 18 WIB | editor : Perdana

TUNTUT HAKNYA: Penyandang disabilitas menjajal aksesbilitas di pendopo kantor Kecamatan Ngawen, baru-baru ini. Disabilitas minta dibentuk lembaga independen.

TUNTUT HAKNYA: Penyandang disabilitas menjajal aksesbilitas di pendopo kantor Kecamatan Ngawen, baru-baru ini. Disabilitas minta dibentuk lembaga independen. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten masih merasakan diskriminasi di berbagai bidang. Tak heran Persatuan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) meminta adanya lembaga independen yang mengakomodasi aduan mereka. Seperti disampaikan Sekretaris PPDK Setyo Widodo, kemarin (8/1).

Setyo menyebut, di Klaten terdapat 12.729 penyandang disabilitas. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang melabeli mereka dengan kata “cacat”. Padahal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016, telah berubah sebutannya menjadi disabilitas. 

“Bahkan kekurangan itu sering kali menjadi bahan ejekan. Sehingga terdapat stigma negatif kami ini tidak berguna,” terang Setyo sembari mengaku lembaga independen yang dimaksud yakni Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (KP2HPD). 

Ditambahkan Widodo, stigma negatif ini menjurus pada perlakuan diskriminatif. Alhasil disabilitas tidak bisa memenuhi haknya sebagai warga negara. Mulai dari bidang pendidikan hingga kesehatan.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Disabilitas, terdapat poin penting. Seperti bebas stigma, keadilan dan perlindungan hukum, serta pekerjaan. Termasuk kesejahteraan sosial, aksesbilitas, dan pelayanan publik. Di dalamnya juga ditekankan hak disabilitas bebas dari diskriminasi.

“Lembaga independen bisa jadi ruang mediasi dan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Istilahnya mediator untuk menjembati hak disabilitas. Misalnya terkait pekerjaan, layanan administrasi kependudukan, hingga mendapatkan SIM D,” bebernya.

Ketua Ikatan Difabel Daksa Klaten Qoriek Asmarwati mengaku, sejumlah hak disabilitas belum terpenuhi. Misalnya diskriminasi di dunia pendidikan. Termasuk sarana dan prasarana penunjang. Seperti keberadaan buku pembelajaran dengan huruf braille bagi siswa tunanetra yang belum memadai.

“Padahal itu bagian dari literasi. Termasuk mendukung proses belajar mengajar. Mengingat pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi,” paparnya.

Sebentar lagi, PPDK bakal membedah anggaran di empat OPD layanan dasar. Yakni dinas sosial pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (dinsos P3AKB), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil), dinas pendidikan (disdik), serta dinas kesehatan (dinkes).

“Kami ingin tahu apakah ada pemihakan anggaran untuk teman-teman disabilitas? Tapi kami tetap berharap agar KP2HPD segera dibentuk. Sehingga ketika ada OPD yang hendak memberikan bantuan, bisa berkonsultasi dengan lembaga tersebut terlebih dahulu. Harapannya bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan disabilitas,” tuturnya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia