Jumat, 24 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Wonogiri

ATR/BPN Wonogiri Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah

14 Januari 2020, 13: 45: 16 WIB | editor : Perdana

Abdul Aziz, Kepala Kantor Pertanahan Wonogiri.

Abdul Aziz, Kepala Kantor Pertanahan Wonogiri.

Share this      

WONOGIRI – Tak kurang dari 240 ribu bidang tanah di Wonogiri belum bersertifikat. Karena itu, Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Wonogiri berharap masyarakat dan pemerintah kabupaten (pemkab) berperan lebih aktif agar target 100 persen tanah bersertifikat di tahun 2026 mendatang bisa terealisasi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Pertanahan Wonogiri Abdul Aziz di kantornya, kemarin (14/1). “Di Wonogiri kurang lebihnya ada 600 ribu bidang tanah. Baru 60 persen yang bersertifikat,” katanya didampingi Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Heru EM.

Lebih jauh, Aziz mengatakan pihaknya berharap masyarakat lebih berperan aktif dalam proses penyertifikatan. Selain itu, dia juga berharap Pemkab Wonogiri juga memberikan dukugan secara kelembagaan melalui penyediaan infrastruktur dan dukungan kemudahan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian target 100 persen tanah bersertifikat pada tahun 2026 nanti. Misalnya dengan dukungan pemetaan digital serta peta zona yang akan membuat proses penyertifikatan lebih cepat.

Aziz juga menerangkan bahwa selama 2019 kemarin, pihaknya melampaui target tahunan program penyertifikatan tanah.  Yakni berhasil menyertifikatkan 19.904 bidang tanah. Atau sekitar 4.500 lebih banyak dari yang ditargetkan. Tanah-tanah yang disertifikatkan selama 2019 tersebut berada di 64 desa/kelurahan di 14 kecamatan di Wonogiri.

“Melebihi target karena kami mengoptimalkan semua potensi yang ada. Sedang untuk tahun 2020 ini, kami punya target memetakan 15.000 bidang yang 14.000 bidang di antaranya kami targetkan bisa disertifikatkan. Terkait ini, hari ini kami melantik satgas-satgas yang akan bekerja bersama kelompok masyarakat. Kami juga sudah mulai menyosialisasikan beragam program terkait target kami. Dalam hal ini, kami melibatkan tim BPN, Kejari, Polres dan KUA,” tegasnya.

Sementara itu, Heru EM menambahkan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) membuat pemohon sertifikat lebih aktif berperan. Masyarakat, lanjut Heru, nanti akan berkomunikasi lebih intens dengan kelompok masyarakat (pokmas) yang mendapat panduan atau bimbingan dari satgas-satgas bentukan BPN yang kemarin dilantik. “Ada 107 satgas yang hari ini dilantik. Beberapa di antaranya adalah kepala desa,” imbuhnya. (aw)

(rs/it/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia