Sabtu, 25 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Karanganyar

Polisi Dalami Aktor Perusak Hutan Lawu, Pengembang & Pekerja Diperiksa

15 Januari 2020, 11: 00: 59 WIB | editor : Perdana

Para relawan dan komunitas pecinta lingkungan melakukan penanaman kembali di lokasi hutan yang sempat dirusak pengembang

Para relawan dan komunitas pecinta lingkungan melakukan penanaman kembali di lokasi hutan yang sempat dirusak pengembang (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – Polres Karanganyar hingga kemarin masih mendalami kasus perusakan hutan Gunung Lawu, tepatnya di Petak 45 – 2 KPH Tlogodlingo, BKPH Lawu Utara KPH Surakarta di Kelurahan Blumbang, Tawangmangu, Karanganyar. Penyelidikan terkait peran masing-masing pihak terkait. Mulai dari pengembang hingga pekerja lapangan. 

Kapolres Karanganyar AKBP Leganek Mawardi melalui Kasat Reskrim AKP Ismanto Yuwono mengungkapkan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pemotongan pohon dan pengikisan tana yang bakal dijadikan sebagai lokasi wisata kedai kopi dan resto ini. Hingga kini sudah beberapa saksi diperiksa.

“Masih kami dalami kenapa sampai bisa terjadi hal tersebut. Satu per satu saksi diperiksa untuk mendalami peran masing-masing,” jelas Ismanto.

Terkait proses hukum di kepolisian, Administratur Perum Perhutani Kasatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta Sugi Purwanta mengatakan tidak mau mengintervensi proses penyelidikan oleh Polres Karanganyar. Saat ini proses hukum masih berjalan. Dia minta kepada pihak – pihak terkait agar menaati dan menghormati proses tersebut.

“Kejadian beberapa waktu lalu itu menjadi pengalaman bagi kita semua, jangan ada satu pun yang melanggar aturan. Saya harap teman-teman pengembang bisa saling berkoordinasi dengan kami (Perhutani). Pelajari semua peraturan yang telah ditentukan, karena kami telah membuat tim untuk pengembangan usaha,” ucapnya.

Sugi juga mengaku telah mencabut izin pengembangan dan membatalkan perjanjian kerja sama (PKs) antara Perhutani dengan pengambang. “Kami sudah batalkan untuk perjanjian kerjasamanya. Kemudian permintaan dari bupati mencabut izin juga sudah kami lakukan. Otomatis proses untuk pengembangan sudah kami hentikan,” tegasnya.

Diungkapkan Sugi, tugas dan wewenang dari administratur memang untuk menghentikan proses pengembangan tersebut. Terkait dengan izin pengembangan pariwisata, Sugi mengaku hal tersebut merupakan ranah direksi Pehutani.

Soal kemungkinan ada investor akan berinvestasi di bidang wisata dengan memanfaatkan lahan Perhutani, Sugi mengatakan, akan melakukan proses evaluasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, salah satunya pemkab setempat. 

“Kami sudah punya tim yang akan meneliti proses perizinan dan prosedur lainnya. Yang jelas semua harus sesuai dengan aturan,” ujar Sugi. (rud/bun)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia