Sabtu, 22 Feb 2020
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Bupati Wonogiri Tindak Tegas 11 Tambang Ilegal

16 Januari 2020, 09: 25: 59 WIB | editor : Perdana

Kawasan penambangan batu di bukit Dusun Randubang, Desa Pare, Kecamatan Selogiri

Kawasan penambangan batu di bukit Dusun Randubang, Desa Pare, Kecamatan Selogiri (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – Aktivitas penambangan menjadi sorotan pemkab karena berpotensi merusak lingkungan. Sebab itu, Bupati Joko Sutopo tak segan menertibkan sebanyak 11 penambang ilegal.

Menurut bupati, aktivitas tambang menimbulkan dampak cukup besar terhadap ekologi, potensi bencana, perubahan fungsi lahan, kerusakan infrastruktur, dan berbagai aspek lain.

"Maka saya bangun kesadarannya (pengusaha tambang).  Kalau memang tidak punya kesadaran, kami akan mengambil tindakan tegas," ujarnya di sela-sela diskusi bersama penambang galian C di kompleks Setda Wonogiri, Rabu (15/1).

Bagi penambang yang sudah berizin, bukan berarti lepas dari pengawasan. Terutama terkait kewajiban pengusaha yang belum dipenuhi. "Targetnya kita punya indikator yang paling sederhana berkaitan dengan kapasitas produksi. Tadi saya sampaikan ada dua opsi atas kesadaran (penambang). Berarti kita bicara dokumen. Opsi kedua, sistem yang kita terapkan atas ketidaksadaran (pemberian sanksi)," katanya.

 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wonogiri akan menghitung ulang kewajiban pengusaha tambang yang telah berizin. Jika ada kewajiban terutang segera diinformasikan dan dipantau selama dua pekan. Bila tidak ada respons, pemkab siap mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan.

“Sampai saat ini kami sangat terbatas menerbitkan izin-izin tambang. Pemohon banyak sekali. Tapi tidak kami respons dengan suatu pertimbangan ada dampak resisten sosial besar,” ungkapnya seraya menuturkan izin tambang yang sudah dikantongi pengusaha diterbitkan sebelum masa kepemimpinannya. 

Terkait potensi pendapatan asli daerah dari pajak tambang, bupati menyebut sudah diatur sebesar 25 persen dari omzet yang dimiliki. 

Sementara itu, berdasarkan catatan BPKD, hanya ada tujuh kegiatan penambangan yang telah mengantongi izin. Kepala BPKD Stefanus Pranowo melalui Kabid Penagihan dan Penatausahaan Sutikno menuturkan, target pajak mineral bukan logam dan batuan senilai Rp 3 miliar, terealisasi Rp 3,6 miliar.

"(Nominal) itu bukan hanya dari tambang. Gabungan juga dari kegiatan fisik di desa, kelurahan, dan kecamatan serta SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," paparnya. (rm2/wa)

(rs/it/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia