Sabtu, 22 Feb 2020
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Waduh, PT RUM Baru Sanggup Hilangkan Bau Limbah pada 2021

18 Januari 2020, 10: 00: 59 WIB | editor : Perdana

Bupati mengawal langsung audiensi PT RUM dengan warga di pendapa kantor bupati, Jumat (17/1)

Bupati mengawal langsung audiensi PT RUM dengan warga di pendapa kantor bupati, Jumat (17/1) (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – Audiensi antara warga Wonogiri terdampak limbah dengan PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo yang difasilitasi pemkab setempat berbuah tiga kesepakatan. Perusahaan bernilai investasi Rp 7 triliun itu menjanjikan 2021 bau akan hilang dengan membeli mesin dari Denmark. Namun warga mendesak agar waktu dipercepat maksimal enam bulan.

Dalam audiensi, Presiden Direktur PT RUM Pramono hadir langsung di hadapan warga dan Bupati Joko Sutopo. Pramono mengakui bahwa aroma yang ditimbulkan adalah murni kesalahannya. Dalam kesempatan itu, dia meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

“Saya akui ini kesalahan saya. Saya minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam,” kata Pramono di hadapan warga saat audiensi di pendapa kantor bupati Wonogiri, Jumat (17/1).

Menurut Pramono, kesalahan tersebut karena dia belum berpengalaman membangun pabrik serat rayon. Atas kesalahan tersebut, sanksi sudah diberikan dan sudah dijalankan.

“Kami dijatuhi sanksi pada Februari 2018. Sanksi administratif berupa penghentian produksi selama 18 bulan. Kemudian kami lakukan perbaikan-perbaikan,” kata Pramono.

Setelah selesai, kemudian diuji coba, namun pada November-Desember 2019 ada gangguan bau lagi, karena mesin rusak. Perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan bau.

“Kami bahkan studi banding ke Austria. Di sana ada pabrik serat rayon di tengah kota yang tidak menimbulkan bau, bahkan air limbahnya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, perusahaan mendatangkan tiga mesin untuk mengolah gas yang menimbulkan bau tidak sedap itu. Dua mesin pertama sudah selesai dipasang pada 31 Desember 2019, masih ada satu mesin lagi baru dipesan dan akan selesai dipasang 2021. “Saya berjanji, dengan mesin senilai Rp 700 miliar ini tidak akan ada masalah bau lagi,” katanya.

Dalam tanya jawab, warga meminta waktu untuk pemesanan hingga pemasangan harus selesai 2020 ini. Pasalnya, jika harus menunggu 2021 terlalu lama. “Kalau bisa, waktunya tahun ini. Paling tidak enam bulan lah,” pinta salah satu warga.

Dalam tanya jawab sejumlah keluhan juga disampaikan oleh masyarakat. Di antaranya dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat bau limbah PT RUM. “Anak saya sakit asma. Setiap kali ada bau dari PT RUM, asmanya kambuh,” kata Adhi Dharma, warga Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri.

Sejumlah keluhan dan uneg-uneg warga dijawab satu persatu oleh Pramono. Terkait mesin, tidak bisa cepat, karena mesin pabrikasi, tidak seperti membeli kendaraan. Mesin harus dibuat dahulu sesuai dengan kebutuhan pabrik.

“Kalau mesin kita maunya juga cepat, saya juga tidak ingin ada bau lagi. Masalahnya mesin ini bukan mesin jadi, jadi harus dibuat dulu di Denmark,” kata Pramono.

Akhirnya, dalam audiensi mengerucut tiga poin kesepakatan. Yakni, perusahaan berjanji segera memasang mesin. Kemudian, dibentuk tim untuk memantau setiap tahapan yang dilakukan perusahaan. Lalu, PT RUM akan menanggung biaya pengobatan jika ada warga yang sakit karena dampak bau dari PT RUM selama pemasangan mesin.

“Pasang mesin itu kan butuh waktu, tidak mungkin besok jadi, atau sebulan jadi. Sehingga, kami bertanggungjawab. Selama kurun waktu pemasangan mesin penghilang bau ada yang sakit karena dampak bau, kami yang membiayai. Nanti kami akan koordinasi lebih lanjut rumah sakit mana yang akan ditunjuk,” kata Pramono.

Di tempat yang sama, Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Jekek) mengatakan bahwa pemkab mempunyai fungsi melakukan mediasi dan fasilitasi. Mediasi dan fasilitasi adalah satu kerangka besar untuk mempertemukan antara aspek sosial dan aspek teknis.

“Audiensi berjalan dengan baik, hidup, tidak ada sekat, tidak ada intimidasi. Ada keterbukaan ada transparansi. Jadi kami, lebih kepada seluruh persoalan kita pertemukan antara masyarakat berdampak dan pihak perusahaan,” kata Jekek.

Jekek minta ada percepatan dalam proses pembangunan instalasi perbaikan pada kualifikasi mesin ketiga. Hal ini bentuk komitmen pemerintah berpihak kepada masyarakat.

Jekek mengatakan, pembelian mesin tidak bisa dintervensi, mengingat nilai mesin cukup besar, di Indonesia belum tentu bisa membuat. Namun, yang bisa diintervensi adalah pembangunan sipil.

“Nanti kalau sudah sampai mesinnya dan akan dibangun baru bisa. Misal rencana dibangun enam bulan, nah ini bisa dipercepat dengan menambah tenaga dan SDM,” katanya.

Jekek juga menyebut, tim yang dibentuk nanti harus benar-benar mengawasi. Apakah tahapan-tahapan yang dilakukan PT RUM benar dijalankan atau tidak. “Misalnya pesan mesin, nanti bisa dilihat apakah benar beli mesin atau tidak. Nah proses-proses ini yang perlu dikawal bersama,” katanya. (kwl/bun)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia