Kamis, 20 Feb 2020
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Penghapusan IMB dan Amdal Tidak Relevan

23 Januari 2020, 16: 39: 39 WIB | editor : Perdana

TUMBUH: Iklim investasi di Kota Solo menggembirakan, seiring pembangunan yang gencar dilakukan.

TUMBUH: Iklim investasi di Kota Solo menggembirakan, seiring pembangunan yang gencar dilakukan. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Pemerintah pusat berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan. Lewat penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Tercantum dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. 

Pertanyaannya, apakah kondisi saat ini Amdal masih relevan demi menciptakan iklim investasi yang kondusif? Menurut pakar hukum lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS) A.L. Sentot Sudarwanto, Amdal masih sangat relevan.

“Sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sebab analisa dampak lalu lintas (Andalalin) terintegrasi dalam Amdal,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Solo saat roundtable discussion di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UNS, kemarin (22/1).

Sesuai RUU omnibus law, diusulkan izin lingkungan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal dihapus. Implikasinya, Amdal menjadi bagian dari izin usaha. Dokumen Amdal hanya sebatas prosedur dan prasyarat administasi saja. Padahal izin lingkungan sebagai produk kebijakan publik, apabila salah, dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Sekarang secara bobot atau kadar kepentingan dokumennya, masih kurang,” imbuhnya.

Komisi Penilai Amdal (KPA) pun akan dihapus dalam RUU omnibus law. Amdal dalam proses perizinan harus diselesaikan pemerintah. Hanya saja, tidak dijelaskan secara detail. Apakah akan menunjuk lembaga dan ahli bersertifikat atau tidak? Pelaku usaha juga dapat menunjuk pihak lain dalam menyusun dokumen Amdal.

“Bagaimana dengan proyek pemerintah? Apakah bisa menunjuk? Ini juga belum dijelaskan dalam omnibus law,” bebernya.

Sentot menambahkan prinsip desentralisasi berubah kembali ke sentralisasi. Kewenangan menteri, gubernur, dan wali kota diganti dengan pemerintah pusat. “Sudah pasti tidak sinkron serta bertabrakan dengan UU pemerintah daerah,” paparnya.

Ketua PPLH UNS Suryanto menyebut, pertumbuhan ekonomi sering mengorbankan lingkungan. Tak jarang lingkungan dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebab mekanisme pasar tidak mengenal jumlah konsumsi dan pasokan.

“Efeknya, konsumsi dan pasokan berlebihan. Ketimpangan pendapatan menjadi pekerjaan rumah. RUU omnibus law mencerminkan strategi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian memeratakan hasil pertumbuhan tersebut,” urainya.

Pilihan strategi tersebut, lanjut Suryanto, membutuhkan investasi tinggi. Asumsinya, setiap kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi, menyerap 400 tenaga kerja. Tanpa omnibus law, pertumbuhan lima persen dibutuhkan tambahan setidaknya satu persen. “Supaya tingkat pengangguran dapat dikurangi. Saat ini tingkat pengangguran Indonesia sudah tujuh juta jiwa,” katanya.

Mengatasai ekses RUU Cipta Lapangan Kerja, Suryanto memberi solusi agar segera menyiapkan peraturan pemerintah terkait penetapan risiko. Harapannya, risiko yang dikategorikan tinggi dapat mencakup potensi krisis lingkungan yang ditimbulkan oleh investasi.

“Kebijakan yang berpihak atau politicized environment sangat menentukan. Karena lingkungan tidak netral dan teknis,” tandasnya. (aya/fer)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia