Rabu, 26 Feb 2020
radarsolo
icon featured
Jateng

Ganjar Ingatkan Perangkat Desa soal Perbaikan Data Kemiskinan

08 Februari 2020, 21: 32: 26 WIB | editor : Perdana

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberikan arahan perangkat desa se-Indonesia dalam Rakernas PPID di Asrama Haji Donohudan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberikan arahan perangkat desa se-Indonesia dalam Rakernas PPID di Asrama Haji Donohudan

Share this      

BOYOLALI - Gara-gara data yang kacau, salah sasaran dalam penyaluran program bantuan kemiskinan dari pemerintah masih sering terjadi. Untuk meminimalkan kejadian tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh perangkat desa melakukan perbaikan data, terutama menyangkut kemiskinan.

"Desa harus bisa membangun sistem pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik basisnya harus data. Maka saya minta perangkat dan kepala desa bekerja sama memperbaiki data desa masing-masing," ujar Ganjar saat memeberi pengarahan dalam Rakornas Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Sabtu (8/2).

Hal yang penting dilakukan adalah memastikan data selalu update. Kemudian, disinergikan dengan teknologi elektronik. Sehingga data yang diperoleh bisa lebih akurat dan mudah diakses.

"Jadi akan ketahuan ada berapa orang miskin, orang hamil, disabilitas, anak sekolah, luasan sawah, dan sebagainya. Dengan data yang akurat itu, kebijakan yang diambil akan lebih mengena," papar Ganjar yang juga menjabat Dewan Penasihat PPID itu .

Jika persoalan data sudah beres, masih ada hal penting yang harus dilakukan. Yakni memastikan seluruh perangkat mau berkomitmen untuk meningkatkan integritas, kejujuran dan profesionalitas.

Menurut Ganjar, tujuan utama pelayanan kepada masyarakat adalah mudah, murah, dan cepat. Gubernur pun menyarankan kepada semua perangkat desa, termasuk kepala desa untuk tidak gagap teknologi (gaptek).

Mereka harus bisa menggunakan teknologi untuk pelayanan. Salah satunya memiliki media sosial (medsos) agar bisa secara langsung dan cepat berinteraksi dengan warganya.

"Tiru saya saja, jadi bisa melayani masyarakat dengan baik. Selama ini, masyarakat kebingungan mau melapor pada siapa, akhirnya semuanya melapor ke saya. Masa gubernur ngurusi soal sertifikat tanah," papar Ganjar sambil tertawa.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional PPDI Widhi Hartono mengatakan, rakornas digelar untuk menyusun program kerja dan isu-isu strategis. Melalui rakornas itu diharapkan muncul ide dan usulan untuk mempercepat pembangunan di desa.

"Beberapa persoalan di desa diharapkan dapat diselesaikan dengan rakornas ini. Selain itu, inovasi dan kreasi juga diharapkan muncul untuk meningkatkan potensi desa masing-masing," kata Widhi. (bay/ria)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia