alexametrics
Senin, 06 Apr 2020
radarsolo
Home > Sukoharjo
icon featured
Sukoharjo

Eks Pekerja Tyfountex Desak Eksekusi Pabrik, 5 Bulan Pesangon Tak Cair

26 Februari 2020, 22: 28: 25 WIB | editor : Perdana

Ratusan eks pekerja PT Tyfountex mengantre untuk memberikan tanda tangan surat kuasa permohonan eksekusi aset PT Tyfountex di kantor BKBH UMS kemarin (26/2).

Ratusan eks pekerja PT Tyfountex mengantre untuk memberikan tanda tangan surat kuasa permohonan eksekusi aset PT Tyfountex di kantor BKBH UMS kemarin (26/2). (RAGIL LISTYO/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Macetnya pencairan pesangon untuk mantan pekerja PT Tyfountex, di Gumpang, Kartasura yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) belum ada titik terang. Meski kasus itu telah dilimpahkan ke Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Jateng di Semarang, persoalan belum juga terurai. Para eks pekerja pun menuntut dilakukannya eksekusi aset perusahaan untum membayar tunggakan pesangon yang kini mencapai Rp 60 miliar. 

Sejak Rabu pagi (26/2), ratusan eks pekerja PT Tyfountex sudah memadati kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Mereka yang mayoritas ibu-ibu dan laki-laki paro baya tampak mengantre untuk memberi tanda tangan pada surat kuasa untuk permohonan eksekusi aset.

Ketua BKBH Fakultas Hukum UMS sekaligus kuasa hukum eks buruh PT Tyfountex Aristya Windiyana mengatakan, belum ada titik terang soal pembayaran pesangon eks pekerja PT Tyfountex yang macet. Oleh karena itu, para ek pekerja mengajukan permohonan eksekusi aset perusahaan. 

"Mereka (eks pekerja Tyfountex, Red) belum menerima pesangon sejak September 2019 sampai saat ini. Bahkan, sebelumnya perusahaan meminta pembayaran pesangon dicicil 60 kali. Padahal ini saja belum dibayarkan," kata Aristya kepada Jawa Pos Radar Solo, Rabu.

Aristya menyebutkan, ada 961 mantan pekerja yang memperjuangkan hak mereka. Dengan total hitungan kasar pesangon mencapai Rp 60 miliar. Padahal nilai pesangon tiap pekerja tersebut berbeda-beda. Kasus macetnya pencariran pesangon itu memang telah dilimpahkan ke PHI sejak beberapa waktu lalu. Dan kini, pihaknya akan mengajukan permohonan eksekusi aset ke PHI.

"Pekan depan kami ajukan permohonannya. Untuk pelaksanaan eksekusi, menjadi kewenangan penuh ketua PHI. Semoga tidak memakan waktu lama," ungkapnya.

Aristya mengaku segala upaya mengomunikasikan persoalan ini sudah dilakukan. Baik melalui tatap muka maupun mediasi. Namun, belum juga membuahkan hasil. Terkait rencana permohonan eksekusi aset, Aristya mengaku, pihak PT Tyfountex sudah mengetahui perihal itu.

"Tentu sudah tahu. Dan sebelumnya mereka merespons dengan mempersilakan kami membuat langkah sendiri dan mereka juga mempersiapkan langkah sendiri. Yang jelas keputusan nantinya dari PHI," kata Aristya.

Koordinator eks pekerja Tyfountex Cahyo Widodo mengatakan, sejak September 2019 eks pekerja belum menerima pesangon. Nominal pesangon setiap perkerja rata-rata Rp 50 juta. Oleh karena itu, para pekerja geram dan meminta eksekusi aset perusahaan untuk pembayaran pesangon.

"Akta PB (perjanjian bersama) sudah terbit. Data seluruh penggugat dibuatkan akta oleh PHI. Selanjutnya kami diminta membuat surat kuasa untuk langkah selanjutnya, yakni eksekusi aset," papar Cahyo.

Sebelumnya, anggota kuasa hukum PT Tyfountex Slamet Rijadi mengatakan, perusahaan telah merugi sejak 10 tahun terakhir. Akibatnya kemampuan finansial mundur dan neraca keuangan defisit. Slamet mengaku hal tersebut merupakan imbas dari perang dagang Amerika dan Tiongkok. Sebab, order barang dari luar negeri ikut menurun.

"Akhirnya PT Tyfountex memutuskan untuk melakukan PHK secara bertahap terhadap 1.100 karyawan. Dan perjanjian 30 bulan angsuran pesangon tersebut sudah kami perhitungkan. Namun, melihat kondisi yang terjadi perusahaan tidak mampu untuk membayar satu kali gaji selama 30 bulan," katanya. (rgl/ria)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia