alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Komisi IV DPR Minta Produk Hasil Pertanian Dapat Efisien & Maksimal

28 Februari 2020, 19: 27: 33 WIB | editor : Perdana

Anggota DPR RI Komisi IV Hamid Noor Yasin.

Anggota DPR RI Komisi IV Hamid Noor Yasin.

Share this      

JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi IV Hamid Noor Yasin meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI agar seluruh produk hasil pertanian dapat tepat dan maksimal. Tepat tersebut dalam artian dukungan anggaran yang diberikan bisa tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat hasil.

Hal itu dia sampaikan di akhir-akhir sidang DPR jelang reses, Februari 2020. Menurut Hamid, selama ini banyak kinerja pertanian pangan yang tak efisien akibat tidak tepat.

”Contoh mudah, tidak tepatnya masa tanam, panen yang meleset, dan bibit tidak tepat mutu. Melesetnya segala aktivitas pertanian ini sebagian besar akibat tidak tepatnya dukungan anggaran,” jelas Hamid.

Legislator asal Jawa Tengah IV ini menambahkan, untuk memaksimalkan hasil produksi pertanian yang mendukung ketersediaan pangan dalam negeri perlu ada posisi dan rekomposisi anggaran memadai. Dan, yang paling mampu menyokong para petani dari sisi anggaran adalah pemerintah melalui APBN. 

DPR, kata Hamid, sudah sangat mendukung pemerintah dari sisi anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian. Yakni melalui persetujuan DPR di APBN. Komisi IV telah menyetujui pagu anggaran kementan sebesar Rp 21,05 triliun pada 2020. Nilai anggaran ini menurun dibandingkan pada 2019 sebesar Rp 21,71 triliun. 

Namun, untuk subsidi pupuk tahun ini, anggaran yang diberikan relatif cukup besar. Kementan bersama DPR sepakat mengalokasikan anggaran subsidi pupuk senilai Rp 26,6 triliun atau sebanyak 7,94 juta ton. 

"Memang saya sangat menyayangkan, pada 2020 alokasi APBN kementan dan subsidi pupuk turun semua dibanding 2019. APBN kementan turun sekitar Rp 660 miliar., sedangkan subsidi pupuk turun Rp 2,4 triliun. Turunnya anggaran sektor pangan ini menjadi tantangan menteri pertanian baru di kabinet jilid 2 untuk membuktikan kemampuannya, meningkatkan hasil produk pertanian yang melimpah,” papar Hamid.

Pada medio Februari lalu, lanjut Hamid, kementan sebenarnya sudah meminta kenaikan anggaran subsidi pupuk agar sama dengan 2019. Namun, kementerian keuangan tidak setuju. Itu menyusul adanya rilis terbaru lahan baku sawah kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) seluas 7,46 juta hektare, serta sudah tidak teralokasinya pupuk bersubsidi untuk petani tambak.

Politisi PKS ini berharap, pemerintahan yang sudah berjalan lima bulan ini memiliki  perencanaan dan pelaksanaan realisasi anggaran sektor pertanian pangan yang tepat. Sehingga ada efisiensi dalam pencapaian target-target bersama.  

"Saya berharap amanat penyediaan produk hasil pertanian kita ini mampu disediakan oleh produksi dalam negeri.  Dengan memanfaatkan kelimpahan kekayaan aset produk pertanian dalam negeri, semoga isu-isu impor pangan tidak terulang. Impor tidaklah tabu. Tapi kalau impor pangan yang meresahkan rakyat, inilah yang perlu dihindari", tandas Hamid. (aw/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia