alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Persoalan Pupuk Belum Selesai, Perlu Langkah Besar Untuk Penyelesaian

06 Maret 2020, 13: 00: 30 WIB | editor : Perdana

Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM. , Anggota DPR RI Komisi IV FPKS Dapil Jawa Tengah IV

Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM. , Anggota DPR RI Komisi IV FPKS Dapil Jawa Tengah IV

Share this      

JAKARTA – Anggota DPR RI Asal Jawa Tengah IV, Hamid Noor Yasin mendapat keluhan dari berbagai masyarakat petani terutama di dapilnya, berkaitan dengan persoalan pupuk subsidi yang hingga kini belum baik pengelolaannya. Di musim reses ketika anggota DPR bertemu masyarakat di daerah pemilihannya, serbuan keluhan di sampaikan agar menjadi suara untuk di sampaikan kepada pemerintah.

"Masih terjadi masalah fundamental pada distribusi pupuk bersubsidi di kalangan petani. Padahal Pupuk subsidi memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Saya akan terus menyuarakan agar pemerintah mengelola pupuk ini agar efisien baik secara teknis, penyedian, distribusi dan harga melalui subsidi", kata Hamid.

Hamid menjelaskan, tahun lalu persoalan pupuk subsidi terjadi akibat blokir atau penghentian pupuk bersubsidi di beberapa wilayah Indonesia, merupakan salah satu pemicu kisruhnya pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi secara nasional. Pada tahun 2020 ini, persoalan pupuk subsidi akan menghadapi tantangan ketersediaan yang tepat dengan prinsip 6T yakni, tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga dan tepat lokasi.

Tantangan persoalan pupuk subsidi tahun 2020, Lanjut Hamid, akan dipicu pada turunnya alokasi anggaran pupuk subsidi dibandingkan tahun 2019.  Anggaran Pupuk subsidi tahun 2019 sebesar 9,55 juta ton senilai Rp. 29 triliun.  Sedangkan alokasi tahun 2020 sebesar 7,94 juta ton dengan nilai Rp 26,6 triliun. Meski menteri pertanian menjamin akan memperbaiki sistem ketersediaan dan penyaluran pupuk subsidi diberbagai daerah, namun mesti diakui bahwa keluhan petani banyak bersuara terkait belum baiknya tata kelola pupuk subsidi ini. 

"Saya mendengar sendiri dari petani-petani yang saya temui di berbagai daerah, baik di dapil maupun di wilayah lain saat kunjungan kerja bahwa tata kelola distribusinya masih amburadul menuai protes dari petani-petani di tingkat bawah. Perlu langkah kongkrit yang memadai, agar persoalan pupuk ini semakin baik yang berujung pada produktivitas pertanian kita meningkat sehingga persoalan impor pangan yang selama ini terjadi dapat ditekan", jelas dia.

Politisi PKS ini mengingatkan kepada pemerintah, bahwa tahun lalu ada prestasi pemerintah pada distribusi pupuk bersubsidi  sebesar 6.026.667 ton pupuk bersubsidi hingga hingga 11 September 2019, setara 68 persen dari alokasi penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2019.  Namun dengan upaya yang besar seperti ini pun,  kepuasan masyarakat terutama para petani jauh dari harapan. Banyak rakyat mengeluh terkait dengan masalah pendataan kelompok penerima, hanya yang dekat pemerintah atau yang memiliki akses saja mendapat saluran pupuk subsidi dengan mudah. Namun masih banyak petani yang tidak kebagian pupuk subsidi meski sangat membutuhkan.

Hamuid menguraikan, berdasarkan data Selama 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa rata-rata perbandingan peningkatan jumlah subsidi pupuk tidak seiring dengan peningkatan produksi dan produktifitas. Pencapaian yang ia maksud adalah selama 10 tahun,  hanya memperoleh prosentase produksi sebesar 30,9% dan produktivitas sebesar 13,2%. Ia menduga bahwa penyebab utamanya adalah belum tepat sasarannya untuk petani penerima pupuk subsidi.

“Saya berharap ada upaya signifikan terhadap penyelesaian pupuk bersubsidi ini. Semoga tahun 2020 ini, pemerintah mampu membereskan permasalahan pupuk bersubsidi. Keluhan-keluhan yang hingga saat ini masih banyak dirasakan oleh petani-petani di Daerah dapat di redam dalam waktu cepat, dan cita-cita perwujudan penyediaan pangan dari dalam negeri dapat terealisasi sehingga impor pangan dapat di tekan secara drastis”, harap Legislator PKS ini. 

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia