alexametrics
Minggu, 07 Jun 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Rawan Disusupi Kampanye Calon Petahana, Bawaslu Pelototi Sambang Warga

12 Maret 2020, 10: 28: 59 WIB | editor : Perdana

Bupati Klaten Sri Mulyani berpidato saat kegiatan Sambang Warga di Desa Sumber, Trucuk, Selasa (11/3).

Bupati Klaten Sri Mulyani berpidato saat kegiatan Sambang Warga di Desa Sumber, Trucuk, Selasa (11/3). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten layangkan surat imbauan kepada Bupati Sri Mulyani, pekan lalu. Isinya rambu-rambu dan batasan yang perlu diperhatikan saat kegiatan Sambang Warga. Mengingat Sri Mulyani juga merupakan bakal calon petahana yang diusung PDIP di pilkada mendatang. 

Giat Sambang warga mulai dipelototi Bawaslu. Buktinya, Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrohkman terlihat ikut datang dan memantau langsung saat Sambang Warga di Desa Sumber, Trucuk, Selasa (10/3). Bawaslu mengimbau Sri Mulyani tidak menyalahgunakan Sambang Warga untuk kampanye.

“Acara Sambang Warga sah, jadi tidak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh, ketika Sambang Warga diarahkan untuk pemilihan. Dalam artian mendukung salah satu pasangan calon,” terang Arif.

Batasan yang dimaksud Bawaslu, salah satunya saat Sri Mulyani memberi sambutan di hadapan warga. Tidak boleh mengajak memilih pasangan calon tertentu. Termasuk memasang baliho bergambar Sri Mulyani, berdampingan dengan bakal calon wakil bupati.

Sri Mulyani diminta mencermati Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 3. Bahwa bupati dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, sampai penetapan pasangan calon terpilih.

“Kalau mohon doa restu melanjutkan, itu melanjutkan apa dulu? Selama ini yang saya dengar kan melanjutkan pembangunan. Ya tidak apa-apa karena kapasitasnya sebagai bupati,” terang Arif.

Surat imbauan juga memuat Pasal 71 ayat 1. Menekankan pejabat daerah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon. Jika petahana nekat melanggar, sanksi tegas diterapkan. Berupa pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten.

“Selama ini kami lakukan pencegahan, jangan sampai ada yang melanggar. Sejauh ini belum ada pelanggaran. Karena itu saya ikut turun melihat kondisi di lapangan,” paparnya.

Saat dimintai konfirmasi, Sri Mulyani memastikan program Sambang Warga tidak disusupi kampanye. “Saya bupati. Posisi saya sekarang bupati dan petahana. Sah-sah saja saya ketemu dengan masyarakat. Termasuk silaturahmi dan mohon doa restu, kan tidak apa-apa,” klaimnya.

Dia menambahkan, saat Sambang Warga tidak ada arahan mencoblos pasangan calon tertentu. Menurutnya, warga sudah tahu jika dirinya mencalonkan lagi jadi bupati. (ren/fer/ria)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia