alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Hamid Tekankan Program KUR bagi Petani Kopi Harus Tepat Sasaran

14 Maret 2020, 15: 00: 16 WIB | editor : Perdana

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin saat sarasehan bersama kelompok tani.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin saat sarasehan bersama kelompok tani.

Share this      

RADARSOLO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menganggap, kebijakan anggaran di Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 3,96 triliun bagi petani kopi lewat skema KUR dengan bunga 6 persen tanpa agunan, masih sangat normatif. Namun, dia lebih menggarisbawahi soal penyaluran dan mekanismenya yang harus dipastikan tepat sasaran.

”Secara angka masih sangat normatif dan berbagai alasan bisa dibuat sebagai argumen. Namun yang saya tekankan bagaimana mekanisme penyalurannya. Sejauh mana moral hazard dapat ditekan. Baik di tingkat petugas pembuat rekomendasi, penyaluran hingga kelompok tani penerima,” tutur Hamid.  

Selama ini banyak kegagalan program yang disebabkan proses pelaksanaan yang tidak tepat sasaran, dimulai dari pembuat rekomendasi. Misalnya, pada bantuan-bantuan jenis lain, yang paling banyak menerima akses adalah petani yang dekat dengan pejabat, baik daerah maupun pusat. 

Sementara masih banyak petani yang tidak memiliki kedekatan atau akses bantuan, tapi mereka punya potensi pengembangan sangat besar.

”Untuk petugas penyalur, terkadang ditemukan persoalan terkait kejar target. Sehingga penyaluran dilakukan secara serampangan, tidak berkualitas, yang akhirnya terbukti pada ketidaktepatan bantuan program.  Yang paling miris, terjadinya korup anggaran penyaluran,” papar Hamid.

Lebih lanjut diungkapkan legislator asal Jateng itu, saat ini merupakan momen tepat bagi Indonesia untuk mengembangkan kualitas kopi. Dimulai dari seleksi bibit unggul, teknologi budidaya, teknologi pascapanen, termasuk pemasarannya.

Selama ini, kata dia, stimulus bantuan pemerintah yang relatif masif masih untuk komoditas pangan. Seperti beras, perikanan, sapi, garam, gula, dan beberapa komoditas hortikultura.

”Untuk itu, saya sangat mendukung untuk membantu meningkatkan kualitas dan perlindungan biji kopi, terutama melalui mesin dan teknologi. Transfer teknologi kepada petani yang hasil akhirnya diterima konsumen akhir merupakan hal paling penting,” terang Hamid.

Dia menyebutkan sejumlah masalah besar yang dihadapi petani di negara kita. Di antaranya soal kualitas. Dengan berkembangnya minat masyarakat dunia, termasuk Indonesia terhadap konsumsi kopi, maka muncul lembaga atau eksportir asing yang melakukan sertifikasi. 

Banyak petani cenderung merasa berat akibat penilaian produknya yang dianggap berkualitas rendah. Pada industri kopi dengan skala kecil dan menengah, pelaku usaha belum memiliki teknologi memadai. 

Masalah pengetahuan penanganan pascapanen juga masih jadi kendala serius. Petani rata-rata masih menerapkan cara tradisional. Akibatnya mutu kopi relatif rendah.

Saat ini, perkebunan kopi di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan rakyat. Berdasarkan data 2006, luasannya mencapai 96 persen atau 1,21 juta hektare dari total luas lahan kopi 1,26 juta hektare. 

”Informasi dari Gaeki (gabungan eksportir kopi Indonesia), sekitar 95 persen dari area dan produksi kopi di Indonesia merupakan kopi rakyat (smallholders coffee), selebihnya adalah kopi perkebunan besar (estates coffee),” ujar dia.

Produksi kopi saat ini sekitar 650 ribu ton. Sekitar sepertiganya untuk kebutuhan di dalam negeri. Komposisi kopi robusta kurang lebih 83 persen, dari total produksi kopi Indonesia. Sisanya 17 persen berupa kopi arabika. Situasi saat ini, permintaan kopi arabika dunia jauh lebih besar dibandingkan kopi robusta. Demikian pula dari segi harga, kopi arabika jauh lebih mahal dibanding robusta. 

Sementara itu, kesesuaian lahan terhadap tanaman kopi arabika yang hanya cocok untuk dataran tinggi, di atas 600 meter dari permukaan laut, menjadi tantangan tersendiri. Hingga saat ini belum ada pengembangan dan penelitian yang menghasilkan jenis kopi arabika di daerah dataran rendah.

”Dalam setahun, masa panen hanya sekali. Petani akan menghadapi tantangan untuk mengatur pengeluaran yang didapat dari panen kopi. Biasanya jika tidak sedang masa panen, petani kopi beralih ke usaha lain seperti menanam pisang hingga menjadi pedagang,” kata dia.

Pada produksi kopi untuk setiap satu ton, biaya yang dikeluarkan petani untuk operasional sampai masa panen sekitar Rp 6 juta-Rp 7 juta. Persoalan modal ini berpotensi mengalihkan upaya petani dalam konsistensi menghasilkan kopi.  

”Untuk itu, dengan adanya bantuan pemerintah melalui KUR, diharapkan akan mampu menggenjot produksi kopi nasional, dengan syarat sesuai prosedur dan peruntukan tanpa ada penyelewengan,” tegas Hamid.

Saat ini, lanjut dia, ada 75 negara penanam kopi. Di mana tiap negara memiliki varietas kopi yang berbeda dalam rasa dan aroma. Negara-negara penanam kopi sedang gencar melakukan penanaman kopi dengan tujuan komersial untuk memenuhi permintaan di pasar baru-baru ini.

Di Indonesia saja, meski terbagi menjadi dua besar kelompok kopi, yakni arabika dan robusta, namun tiap daerah atau sentra kopi menghasilkan produk yang khas. Selama ini, dunia internasional telah mengenal kopi terbaik dari Indonesia. Antara lain, Kopi Jawa, Kopi Toraja, Kopi Gayo, Kopi Sidikalang, Kopi Lintong, Kopi Wamena, dan Kopi Luwak. 

Saat ini, Indonesia menjadi produsen kopi keempat terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dari kondisi ini, memang betul bahwa usaha kopi dinilai sangat prospektif.

”Para petani kopi saat ini kadang kewalahan memenuhi permintaan pasar. Berapa pun hasil panen kopi, ada peristiwa rebutan produk hasil panen apabila kopi tersebut berkualitas,” pungkas Hamid. (*/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia